Skip to main content

DPRD Jatim Nilai Zero Accident Lebaran 2016 Gagal Total

SURABAYA (MediaBidik) - Ketua Komisi D DPRD Jatim Eddy Paripurna mengatakan program zero accident yang dicanangkan pemerintah pusat saat lebaran 2016 gagal diterapkan di Jatim. Hal ini disebabkan adanya peningkatan korban jiwa saat arus mudik lebaran 2016 dibandingkan tahun 2015.

"Saya anggap gagal karena angka kecelakaan saat arus mudik lebaran 2016 justru korban jiwa meningkat,"ungkap mantan Wabup Pasuruan ini saat ditemui di DPRD Jatim, Rabu(13/7).

Eddy mengatakan karena lemahnya pengawasan Dishub dan LLAJR hingga jajarannya sebagai leading sektor dalam pelaksanaan pelayanan arus mudik dan balik lebaran tahun ini. "Nanti akan dilakukan evaluasi semua unsur terkait. Dalam beberapa hari ini akan dijadwalkan pemanggilan kepada mereka untuk dievaluasi lagi secara menyeluruh,"jelasnya.

Eddy menjelaskan salah satu yang menjadi permasalahan tingginya korban jiwa saat lebaran tahun ini adalah masih kurangnya rambu-rambu di jalan yang menjadi akses untuk arus mudik dan balik lebaran tahun ini.

Berdasarkan data dari Polda Jatim mencatat selama mudik lebaran 2016, terjadi 483 kecelakaan lalu lintas (laka lantas) di Jatim. Dari laka lantas tersebut, telah merenggut korban jiwa mencapai 54 orang. Dibandingkan tahun 2015 angka laka lantas mengalami penurunan mencapai 489 kejadian. Meski demikian untuk korban jiwa mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015. Untuk korban jiwa tahun 2015 merenggut korban mencapai angka 47 orang. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni