Skip to main content

Cegah Kartu BPJS Palsu, Komisi E Jatim Himbau Masyarakat Hindari Calo BPJS

dr. Benyamin Kristianto Mars
SURABAYA (MediaBidik)  –  Beredarnya kartu BPJS palsu di Bandung Jawa Barat menjadi pelajaran bagi masyarakat semua, begitu pula masyarakat yang ada di Jawa Timur, hal ini perlu diwaspadai karena kartu BPJS palsu yang beredar selama ini di miliki masyarakat ketika mereka mengurus melalui calo BPJS yang berkeliaran di lingkungan kantor BPJS setempat dan hal tersebut sering kali kita jumpai di kantor Pelayanan Jaminan Sosial Kesehatan BPJS yang ada di wilayah Jawa Timur.

Anggota Komisi E DPRD Jatim dr. Benyamin Kristianto Mars menilai dengan beredarnya kartu BPJS palsu di masyarakat saat ini karena lemahnya control dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak BPJS, sehingga ini menyebabkan pihak BPJS kecolongan terkait beredarnya kartu BPJS palsu.

" Karena adanya kartu BPJS palsu, banyak masyarakat yang semestinya melakukan hak-haknya dalam mendapatkan palayanan kesehatan di rumah sakit terpaksa tidak bisa dilayani, sebab kartu yang mereka miliki tidak tertera dalam data yang ada di BPJS alias kartunya palsu, sehingga masyarakatlah yang menjadi korban," tegas dr Banyamin, Rabu (27/7).

Wakil Ketua DPD Gerindra Jatim ini juga mendesak kepada pihak BPJS agar memperbaiki system yang berlaku, seperti melakukan controling serta perketat pengawasan terhadap para calo yang sering berkeliaran di lingkungan kantor BPJS, hal ini dilakukan supaya masyarakat jangan sampai terjebak dengan permainan para calo tersebut.

" BPJS harus segera mengeluarkan Kartu BPJS berupa E- catalog, sebab kartu BPJS manual di khawatirkan data peserta BPJS belum tentu masuk data di BPJS, namun kalau kartu E- catalog bisa dipastikan data peserta tersebut akan otomatis terdaftar dalam data komputer yang dimiliki pihak BPJS, sehingga tidak akan bisa dipalsukan karena data sudah valid," tegas Pria yang akrab di sapa dr.Beny ini.

Karena itu, Komisi E DPRD Jatim yang membidangi kesehatan menghimbau kepada masyarakat Jawa Timur supaya menghindari para calo yang berkeliaran di kantor BPJS tersebut, dan untuk pihak BPJS sendiri harus mempermudah peserta BPJS dalam mengurus kartu BPJS sebagai peserta.

" Pihak keamanan dan pengawasan BPJS harus menindak tegas para calo yang berkeliaran di lingkungan kantor BPJS, dan bila di temukan oknum pagawai BPJS yang bekerja sama dengan para calo tersebut,seharusnya diambil tindakan tegas pemecatan," imbuh dr.Beny, Serius (rofik)
     

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni