Ads (728x90)


Anggota Komisi C DPRD Jatim Anick Maslahah
SURABAYA (Media Bidik) – Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur memisahkan Spin off Syariah atau Bank Umum Syariah (BUS) dengan Bank Jatim terlaksana, maka dihimbau agar masyarakat Jawa Timur pandai-pandai memanfaatkan Bank Umum Syariat tersebut, pasalnya BUS tersebut dianggap lebih potensial diminati masyarakat daripada bank konvesional.

Hal itu dikatakan Anggota Komisi C DPRD Jatim Anick Maslahah menegaskan bahwa di Jawa Timur ada 6000 Pondok Pesantren yang akan memanfaatkan pinjaman melalui BUS. Sementara dua Ponpes tersebut diantaranya  Ponpes Sidogiri Pasuruan dan Ponpes di Madura sudah memanfaatkan fasilitas BUS.

Menurut Anick, " Pangsa pasar Bank Syariah sudah jelas, karena pinjaman dananya banyak dibutuhkan untuk pengembangan usaha dengan sistem bagi hasil. Bank syariah juga disediakan bagi masyarakat yang tidak suka dengan bank konvensional."terangnya.

Dijelaskan Politisi PKB Jatim, Untuk membuat anak perusahaan dalam bentuk BUS, dana yang harus disediakan minimal Rp 500 miliar. Bank Jatim siap menginvestasikan sebagian modal untuk pendirian BUS. Yang mana pada 2017 ditargetkan BUS sudah menjadi dalam bentuk BUMD, tidak lagi menjadi anak perusahaan Bank Jatim. Mengingat pemprov tidak bisa mengawasi jika masih menjadi anak perusahaan Bank Jatim.

" Yang berhak mengawasi Bank Jatim sendiri. Kalau sudah jadi BUMD, jadi independen, pemprov bisa mengawasinya," jelas Sekretaris Perempuan bangsa DPW PKB Jatim, Senin (6/6).
Namun untuk menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), persyaratan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bank Syariah tersebut harus mempunyai modal minimal Rp 1 triliun. Untuk menutupi kekurangan modal yakni Rp 500 miliar, dewan berharap ada peran serta dari masyarakat kabupaten/kota untuk berinvestasi. 

" Jika kekurangan modal tertutupi dari kabupaten/kota, Pemerintah Provinsi tidak perlu memberikan tambahan modal, karena tambahan hanya dapat diberikan sesuai kondisi," pungkasnya.(rofik)

Post a Comment