Skip to main content

Komisi E Jatim Usulkan Pencak Silat Masuk Kurikulum Pendidikan

Anggota Komisi E DPRD Jatim  Dra. H. Yayuk Padmi Rahayu
SURABAYA (Media Bidik) – Seiring perjalanan waktu dari tahun ketahun pendidikan seni  bela diri Pencak Silat sangat di butuhkan bagi anak didik disekolah, selain itu seni bela diri juga berguna untuk mempertahankan diri jikalau ada orang yang mau berbuat jahat kapada anak kita, seperti yang terjadi akhir-akhir ini kasus tentang kekerasan seksual pada anak.  Apalagi Pencak Silat merupakan beladiri asli dari Indonesia, sekaligus budaya bangsa yang mempunyai 4 aspek diantaranya aspek Olahraga, aspek Seni, aspek Beladiri dan aspek Metafisual.

Menurut Anggota Komisi E DPRD Jatim  Dra. H. Yayuk Padmi Rahayu yang membidangi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) menerangkan, dalam perkembangan seni bela diri Pencak Silat telah berkembang pesat di hati masyarakat, terbukti pada tahun 1976 beladiri asli Indonesia. Pencak Silat telah dikenal di seluruh dunia, kemudian disamping itu pencak silat tetap berdiri hingga kini dan telah berkembang perguruan bela diri lainnya diseluruh Indonesia hingga ribuan. Namun dari ribuan perguruan tersebut yang berada di Indonesia cuma ada 10 Perguruan yang dianggap Historis.

Selanjutnya, wanita yang juga menjabat Sekjen Perisai Putih ini menjelaskan bahwa  salah satu perguruan tersebut diatas Perguruan Perisai Putih merupakan perguruan paling tertua, berdiri sejak tahun 1967, sehingga pada usia yang menginjak usia 49 Tahun diharapkan dari waktu kewaktu selalu mengalami peningkatan baik dalam prestasi maupun perkembangan organisasi didalamnya.

Karena itu, Komisi E menpunyai wacana agar pendidikan seni beladiri Pencak silat supaya di masukan dalam kurikulum pendidikan, sebab seperti diketahui diatas Pencak Silat sudah mengadung unsur aspek pengetahuan yaitu aspek Seni, Olahraga, Belaidiri serta Metafisual.(rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni