Skip to main content

Komisi B Jatim minta Pemprov Ubah Pola Operasi pasar

H.M.Ka'bil Mubarok,M.Hum,SH,I Wakil Ketua Komisi B DPRD
SURABAYA (Media Bidik) – Naiknya sejumlah kebutuhan bahan pokok menjelang moment-moment penting salah satunya menjelang Puasa Ramadhan menjadi moment yang biasa dari tahun ke tahun, sebab itu Komisi B DPRD Jatim meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim agar mengubah pola operasi pasar untuk digelar tiap kecamatan, bukan ke pasar lagi. hal ini dilakukan agar masyarakat  miskin Jatim benar - benar menikmati harga sembako dengan murah.

Hal itu dikatakan H.M.Ka'bil Mubarok,M.Hum,SH,I Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim yang membidangi Perekonomian mengatakan operasi pasar saat ini sudah mulai tidak tepat sasaran dimana banyak oknum yang memanfaatkan operasi pasar, misalnya adalah pedagang dan tengkulak yang kemudian dijual lagi. Maka harus ada metode baru, mungkin dilakukan per kecamatan atau menggunakan sistem seperti Raskin, jadi metode operasi pasar dapat dievaluasi lagi.

Politisi asal Fraksi PKB Jatim ini berharap bahwa operasi pasar betul - betul dapat membantu masyarakat untuk dapat membeli kebutuhan sembako. Maka, ditiap kecamatan tersebut bisa juga dilakukan dengan memilih kecamatan dengan indeks kemiskinan cukup tinggi. Sehingga operasi pasar benar-benar dapat tepat sasaran.

"Ada dua hal yang dapat dilakukan oleh dinas terkait, pertama adalah evaluasi pasar, lalu kedua adalah karena ini event tahunan seharusnya dinas terkait sudah dapat mengetahui tentang perkiraan harga tiap tahunnya, dengan begitu kenaikan harga sembako dipasar sudah dapat diantisipasi dengan cepat,"terang Ka'bil saat di temui di ruang kerjanya,Selasa ( 24/5).

Ka'bil Mubarok yang juga sebagai komandan Garda Bangsa PKB Jatim ini menambahkan, bahwa antisipasi yang diberikan oleh Disperindag selama ini juga belum maksimal baik mulai H-7 sebelum Ramadhan seharusnya sudah ada hitungan kalkulatif tentang harga sembako dipasaran selain itu juga tentang ketersediaan stok sembako selama Ramadhan dan Lebaran  juga harus diperhitungkan.(rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni