Skip to main content

Anggota Komisi C Surabaya Usulkan Dewas PDAM Diganti

Moch Machmud
SURABAYA ( Media Bidik ) - Menunggu kinerja Dewan Pengawas (Dewas) PDAM dalam menentukan direksi baru PDAM Surya Sembada notabene adalah salah satu perusahaan BUMD milik pemkot, saat kini masih dikendalikan direksi lama yang diperpanjang masa kerjanya hingga enam bulan ke depan, terhitung sejak 29 April 2016.

"Pemkot Surabaya menunggu hasil kerja dewas (PDAM). Perpanjangan masa kerja direksi paling lama 6 bulan. Kalau sebelum 6 bulan direksi baru sudah ditentukan dewas, maka akan segera dilantik," kata Kabag Perekonomian Pemkot Surabaya Chalid, Rabu (17/5).

Sebagai pemilik perusahaan, kata Chalid, pemkot tidak ikut campur tangan dalam perekrutan direksi. Semua diserahkan ke Dewas. "Dalam perekrutan ulang ini, tidak ada tambahan anggaran. Yang ada anggaran lama yang tentunya tersisa," imbuhnya.

Sekadar diketahui, sebelumnya Dewan Pengawas PDAM sempat menyelesaikan dan menetapkan tiga calon direksi PDAM. Namun Wali Kota Tri Rismaharini selaku pemilik perusahaan daerah serta pemakai jasa direksi tidak bersedia menyetujui hasil perekrutan. Risma minta Dewas kembali melaksanakan penjaringan.

Sementara itu, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Surabaya Moch Machmud minta wali kota mencopot para anggota Dewas. "Yang perlu dievaluasi justru Dewasnya. Sudah menghabiskan anggaran ratusan juta, menyeleksi direksi saja tidak bisa. Ganti dewas, biar dewas baru yang merekrut," kata Machmud.

Menurutnya, dewan  PDAM yang kini ada sebelumnya merupakan dewas PD Pasar Surya. Ketika dewas PD Pasar kerja menentukan Direksi PD Pasar Surya, empat kali gagal total. Bahkan ada Direksi PD Pasar yang ditentukan justru terjerat kasus hukum.

"Kembalikan dewas PDAM ke PD Pasar. Atau preteli semua. Ganti dewas BUMD. Untuk kinerja dewas PDAM, menentukan salah seorang direksi dari mantan orang PDAM di Klaten Jateng yang hanya membawahi 540 pelanggan. Padahal pelanggan PDAM Surabaya 540 ribu. Wajar jika wali kota minta rekrut ulang," pungkas Machmud.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni