Skip to main content

Ketua MPR RI Sosialisasikan 4 Pilar Negara

SURABAYA ( Media Bidik ) - Sebagai warga negara Indonesia sudah sepantasnya mengetahui 4 pilar negara ini yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika.

Mengingatkan kembali 4 pilar tersebut, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia (RI), Zulkifli Hasan hadir sebagai salah satu pembicara dalam 'Sosialisasi 4 Pilar MPR RI' di Aula Garuda Mukti Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Kamis (12/5/2016).

"Pancasila adalah cinta kasih, kasih sayang, gotong royong, dan musyawarah mufakat," jelasnya dihadapan 600 mahasiswa yang hadir.

Namun, masih menurut Zulkifli, tapi, apakah cinta kasih dan kasih sayang itu masih melekat di keluarga kita sekarang ini, itulah yang menjadi masalah. Selain itu didalam UUD 1945 unsur demokrasi merupakan sebagai substansi, etika, berbangsa dan bernegara. Demokrasi memang membutuhkan biaya tinggi, peran pemilik modal dan sponsor bisa membahayakan."Esensi demokrasi bisa bergeser dengan kehadiran para pengusaha," terangnya.

Dan yang perlu diingat rakyat Indonesia sudah berdaulat, para pemimpin dipilih karena pilihan rakyat dan waktunya berbatas. Jabatan publik hanya sementara dan bertugas untuk melayani rakyat sesuai dengan konstitusi dan perundang-undangan lainnya."Jabatan Wali Kota, Gubernur itu tidak ada yang abadi. Yang abadi hanya institusi," pungkasnya.

Secara rinci Zulkifli menerangkan empat pilar secara gamblang, mulai dari Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara dan ketetapan RI, NKRI sebagai bentuk negara dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan Negara.

Hadir sebagai narasumber selain Zulkifli juga hadir wali kota Surabaya, Ir. Tri Rismaharini, MT., dan Rektor Unair, Prof. Dr. Moh. Nasih, SE., MT., Ak, CMA.  Acara ini dihadiri oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Taufik Kurniawan, sejumlah anggota MPR daerah pilihan Jawa Timur, salah seorang diantaranya Eko Patrio, anggora DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kota Surabaya, dan civitas akademika Unair.

Acara ini kerjasama Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dengan Unair pusat studi konstitusi dan ketata pemerintahan. (pan).

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni