JPO di Depan Disperta akan Dilengkapi Lift

SURABAYA ( Media Bidik ) - Setelah berhasil membangun Frontage Road (FR) disisi kanan dan kiri Jalan A. Yani Surabaya, kini permasalahan baru muncul terkait Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di sepanjang Jalan A. Yani.

Jika sebelumnya JPO hanya sebatas luasan bentang Jalan A. Yani kini harus diperpanjang sesuai dengan ukuran jalan yang semakin lebar.

Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya, Maria Eka Theresia menjelaskan JPO yang akan dirombak ada tiga tempat, di depan Dinas Pertanian (Disperta) Jawa Timur, depan Universitas Islam Negeri Surabaya (Uinsa) dan depan Graha Pangeran.

"Khusus untuk JPO depan Disperta akan dilengkapi lift karena JPOnya paling panjang dari ketiga JPO yang ada," jelasnya, Rabu (11/5/2016).

Sehingga ketika dilengkapi dengan lift harus ada penjagaan dari anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) sebanyak dua orang.

"Kalau tidak dijaga bisa rawan karena masyarakat kita belum sadar mengenai fasilitas umum," cakapnya.

Sedangkan jika difasilitasi dengan eskalator lebih rawan lagi keselamatan masyarakat. Misalkan ada anak-anak yang bermain eskalator tanpa pengawasan orang tua bisa menyebabkan kecelakaan.

"Atau bisa saja diberi rumput kering disela-sela eskalator bisa-bisa macet," terangnya.

Jadi pilihannya hanya dengan memasang lift selain efisiensi listrik juga demi kemanan masyarakat umum. Selain itu pembangunan JPO ini sama sekali tidak menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Perpanjangan JPO kerjasama dengan swasta diantaranya PT. Warna Warni, Jawa Pos dan Oxxy," pungkasnya. (pan)

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog