Skip to main content

Partai Golkar Resmi Keluar dari KMP dan Mendukung Pemerintahan Jokowi-JK

Idrus Marham saat Mendampingi Setnov
SURABAYA (Media Bidik) - Partai Golkar telah memutuskan keluar dari Koalisi Merah Putih dan berkomitmen mendukung penuh pemerintahan Jokowi-JK tanpa syarat. Keputusan itu merupakan salah satu rekomendasi hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di Bali beberapa waktu lalu, hal ini disampaikan Sekjen Partai Golkar.

Idrus Marham mengatakan, dirinya bersama Ketua Umum terpilih beserta beberapa pengurus harian lainnya telah menemui Presiden. Dalam pertemuan itu, Partai Golkar menyampaikan beberapa keputusan hasil Munaslub, salah satunya terkait perubahan posisi Golkar saat ini.

"Makanya Partai Golkar siap menerima apapun keputusan Presiden. Jika Presiden mau mereshuffle, dan memberi jatah menteri untuk Golkar, ya Alhamdulillah, jika tidak ya Alhamdulillah. Yang pasti kita mendukung pemerintah tanpa syarat," ucap Idrus, di VIP Bandara Juanda Surabaya,Rabu (25/5).

Ditambahkan Idrus Marham bahwa dukungan kepada pemerintah sebagai salah satu rekomendasi Munaslub Bali beberapa waktu lalu, kata Idrus sudah disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar terpilih, Setya Novanto kepada Presiden Jokowi Selasa kemarin di Istana Negara. "Yang jelas saat bertemu presiden, tidak ada pembicaraan jatah menteri, Reshuffle dan lainnya, Ketua Umum hanya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi atas terselenggaranya Munaslub," ujar Idrus saat mendampingi Ketum terpilih Setya Novanto.

Masih terang Idrus, dukungan Golkar kepada pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, selain dukungan suara di parlemen, juga mendukung konsep pembangunan yang digagas pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Perlu diketahui bahwa partai Golkar secara resmi telah mendukung Pemerintah setelah dalam Munaslub di Bali, artinya telah keluar  Koalisi Merah Putih (KMP). Setelah keluarnya Golkar, otomatis yang tinggal di KMP adalah Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS),pungkasnya. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni