Skip to main content

Komisi B Jatim Mendorong Disperindag Jatim untuk Koordinasi Dengan Bulog dan Puspa Agro

Pranaya Yudha Mahardika anggota Komisi B Jatim
SURABAYA ( Media Bidik )  – Sudah menjadi tradisi ketika menjelang bulan Ramadhan bisa dipastikan harga sembako mulai merangkak naik, hal ini perlu adanya perhatian yang serius bagi Pemerintah Provinsi Jatim terutama Disperindag Jatim untuk memantau langsung agar harga sembako tidak naik, sebab itu semua kembali lagi masyarakatlah yang akan dirugikan.

Hal itu dikatakan Anggota Komisi B DPRD Jatim yang membidangi Perekonomian Pranaya Yudha Mahardika,SP.M.I.B  mengatakan bahwa pihak Komisi B akan mendorong agar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur ( Disperindag Jatim) melakukan kerja sama dengan Bulog Jatim dan Puspa Agro untuk berkoordinasi terkait harga sembako di pasaran yang identik akan naik ketika jelang moment terntentu seperti jelang bulan suci Ramadhan mendatang.

" Ada beberapa strategi khusus tahun ini selain menguatkan system biaya angkut, Komisi B akan memdesak Disperindag Jatim untuk saling koordinasi dengan pihak Bulog dan Puspa Agro terkait data dan stok harga pangan yang saling dimiliki Instansi tersebut," tegas Yudha saat ditemui di ruang kerjanya,Senin (16/5).

Politisi asal Fraksi Partai Golkar Jatim ini menganjurkan supaya Disperindag Jatim bersama pihak Puspa Agro maupun Bulog melakukan operasi pasar karena sudah menjadi kebiasaan bagi padagang yang nakal ketika jelang moment tertentu untuk menaikaan harga dagangannya.

" Jika Disperindag bersama Puspa Agro dan Bulog dalam operasi pasar menemukan ulah pedagang nakal diminta supaya pedagang tersebut mendapat sanksi tegas hingga disetopnya subsidi dagangan," tegas Yudha. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni