Skip to main content

Komisi E Jatim Desak Pemerintah Tutup Situs Berbau Pornografi

Drs.H. Agus Dono Wibawanto,M.Hum anggota Komisi E DPRD Jatim
SURABAYA ( Media Bidik ) – Maraknya kekerasan seksual terhadap anak akhir-akhir ini tidak lepas dari pengaruh perkembangan dunia IT(Ilmu Teknologi), canggihnya sistem teknologi IT saat ini sehingga membuat kecanduan seluruh kalangan penguna internet cukup melalui ponsel android baik dari yang muda hingga tua. Ironisnya lagi mereka yang mengakses situs porno tersebut kebanyakan anak-anak yang masih remaja alias masih dibawah umur.

Menurut Drs.H. Agus Dono Wibawanto,M.Hum anggota Komisi E DPRD Jatim yang membidangi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) mengatakan kasus kekerasan seksual atau pemerkosaan terhadap anak menjadi tanggung jawab kita bersama baik Eksekutif, Legislatif maupun Yudikatif.

" Ketiga Stakeholder tersebut harus saling berkoordinasi dalam mengatasi persoalan yang sedang melanda di Indonesia pada umumnya dan Jawa Timur khususnya, yang paling utama adalah tangung jawab orang tua untuk mengawasi anak-anaknya dengan begitu akan mempersempit ruang gerak bagi para pelaku kekerasan seksual terhadap anak," terang Agus Dono.

Politisi Partai Demokrat Jatim ini juga melihat perkembangan teknologi saat ini dirasa keblabasan, sebab secara fakta dilapangan saat ini anak-anak kita dengan gampangnya membuka situs-situs yang berbau pornografi, dan ini menjadi tugas serius pemerintah melalui kementrian terkait untuk menutup situs porno tersebut.

" Kementrian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia ( Kemkominfo RI ) harus tegas menutup situs-situs berbau pornografi, sebab ini menjadi bagian penyebab kasus kekerasan seksual terhadap anak karena terpengaruh dan rasa ingin mencoba ketika melihat film porno," ungkapnya saat ditemui diruang Komisi E DPRD Jatim,Senin ( 23/5).

Lebih dalam pria yang akrab di panggil Gus Dono ini menjelaskan, selain hukuman pidana menjerat terhadap pelaku pemerkosa anak, Keputusan Presiden ( Kepres) harus segera dikeluarkan untuk memperberat hukuman tersebut supaya ada efek jera bagi pelaku.

" Namun saya menghimbau supaya keluarga dan aparat kepolisian menjadi garda terdepan dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak dengan saling mengawasi supaya ruang lingkup pelaku pemerkosa anak semakin sulit," pungkasnya. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni