Skip to main content

DPRD Jatim Prihatin, Pembangunan Suramadu Tidak bisa Mendongkrak Perekonomian Madura

SURABAYA ( Media Bidik ) – Sejak adanya pembangunan Jembatan Suramadu yang menghubungkan Kota Surabaya dengan Pulau Madura yang diharapkan bisa mendongkrak perekonomian di wilayah Madura hanya menjadi ucapan belaka saja, pasalnya sejak jembatan tersebut berdiri hingga kini perekonomian Pulau Madura sepertinya jalan ditempat atau tidak ada perubahan yang signifikan. Perihal tersebut selalu di keluhkan oleh masyarakat Madura ketika  Wakil Rakyat Jatim asal Dapil XI melakukan tugas reses dalam menjaring aspirasi masyarakat.

Abdul Halim SH Anggota DPRD Jatim asal Fraksi Partai Gerindra mengakui bahwa pembangunan jembatan Suramadu tidak bisa membantu mendongkrak perekonomian wilayah Madura terutama di kaki Suramadu sisi Madura Bangkalan." Seharusnya pihak BPWS sebagai Badan yang diberi wewenang oleh pemerintah harus berani melakukan terobosan baru seperti menghidupkan sisi kaki Suramadu yang ada di Madura dengan membangun  sentra kuliner ataupun yang bisa menarik masyarakat luar Madura untuk berkunjung," terang Halim saat Reses di Tanah Merah Bangkalan Madura Sabtu (2/4).

Masih terang Halim, BPWS tidak melibatkan tokoh-tokoh asli Madura utamanya di Kabupaten Bangkalan, sehingga wilayah Madura tidak bisa berkembang sejak adanya Jembatan Suramadu tersebut." Berdasarkan pengakuan warga Tanah Merah Bangkalan Madura, bahwa perlu adanya jalan alternatif di daerah Tanah Merah untuk menuju Jembatan Suramadu," tegas Ketua F-Partai Gerindra DPRD Jatim ini.

Karena itu, Pihaknya akan mendorong kepada pihak Badan Pengelola Wilayah Suramadu (BPWS) untuk ikut melibatkan pemerintah kabupaten Madura, terutama tokoh-tokoh ulama yang ada di Madura, sehingga dirinya yakin keberadaan Jembatan Suramadu yang tujuan utamanya bisa membantu mendongkrak perekonomian di wilayah Madura akan terwujud.(rofik)
   
     

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni