Skip to main content

Silahturahmi Anggota DPRD Jatim di Dapil Madura

SURABAYA ( Media Bidik ) - Dalam tugas reses guna serap aspirasi masyarakat wakil rakyat asal Pulau Madura yang dibalut dalam acara Silahturahmi Anggota DPRD Jatim di Dapil XI ternyata masih banyak keluhan yang di sampaikan masyarakat Madura khususnya warga Sampang.

Dalam menyampaikan aspirasinya, masyarakat Sampang yang ada di Kecamatan Sreseh, Tambelangan, Jrengik, Pengarengan, Torjun, Kedundung, Robatal, Karang Penang dan Kecamatan Ketapang  masih  mengeluh soal air bersih untuk MCK(Mandi Cuci Kakus) masalah banjir, sulitnya sarana prasarana untuk Pondok Pesantren dan buruknya Infrastruktur jalan yang ada di pedesaan serta lembaga non formal belum mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah.

Menanggapi persoalan tersebut Aliyadi Mustofa S,IP  Anggota DPRD Jatim asal Fraksi PKB berjanji akan menyampaikan kepada Pemerintah Provinsi agar memperhatikan persoalan berbagai masalah yang ada di kabupaten Sampang supaya teratasi." Untuk Soal air bersih yang digunakan sebagai MCK, saya akan berkoordinasi kepada Dinas PU Pengairan Jatim supaya melakukan revitalisasi air sungai supaya bisa mengaliri di wilayah pedesaan ,mengingat masyarakat desa memerlukan air bersih untuk MCK," ucap Alyadi dalam  acara Serap Aspirasi Masyarakat yang di hadiri beberapa kepala Desa dan para Ulama di 9 Kecamatan tersebut.

Begitu pula soal Infrastruktur jalan pedesaan yang rusak, Ketua DPC PKB Kab Sampang ini akan mendesak kepada dinas terkait segera melakukan perbaikan terhadap jalan antar desa yang rusak.
" Kebetulan saya duduk di Komisi D DPRD Jatim yang menangani Pembangunan, jadi gak sulit meminta kepada Dinas PU Bina Marga untuk memperbaiki jalan antar desa yang mengalami rusak parah, mengingat Dinas PU Bina Marga  Jatim menjadi mitra dari Komisi D," terangnya dihadapan jajaran pengurus NU dan PKB se sampang.

Ditambahkan pria yang akan dipersiapkan Ketua DPW PKB Jatim untuk memimpin Sampang lebih bermartabat, Alyadi berjanji terhadap Pondok Pesantren dan lembaga non formal yang belum mendapat perhatian serius dari Pemerintah agar mendapat bantuan baik fisik maupun keperluan para santri.

" Sudah semestinya pemerintah menyalurkan anggaran yang diperuntukan bagi Pondok Pesantren dan lembaga non formal lainnya, sebab anggaran tersebut sangat besar dan seharusnya semua Pondok Pesantren yang ada di wilayah jawa Timur mendapat bantuan tersebut tanpa pengecualian termasuk Pondok Pesantren yang ada di seluruh kabupaten Sampang," tegas Alimni Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyepan Pamekasan. (rofik)
      
     

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni