Skip to main content

Sidak Komisi E Jatim Menemukan Tenaga Kerja Asing di Tjiwi Kimia dan Ajinomoto

Suli Daim Wakil Ketua Komisi E saat melakukan sidak
SURABAYA ( Media Bidik ) -  Inspeksi mendadak (Sidak) yang dilakukan komisi E DPRD Jatim di dua Perusahaan yaitu perusahaan Tjiwi Kimia dan Ajinomoto menemukan tenaga asing mulai dipekerjakan di Jatim, sebab itu secepatnya pihak DPRD Jatim akan memanggil Kadisnakertransduk untuk melakukan pengawasan lebih ketat terhadap tenaga asing tersebut.

Suli Daim Wakil Ketua Komisi E saat melakukan sidak di kedua tempat tersebut  mengatakan saat ini sudah banyak perusahaan di wilayah Surabaya, Sidoarjo dan Kabupaten Mojokerto menerima banyak tenaga kerja asing asal negara Cina, Taiwan, Kanada,Australia dan Jepang.

Dijelaskan Sulin Daim bahwa alasan perusahaan mempekerjakan tenaga kerja asing, karena gaji mereka jauh lebih murah dari gaji pekerja lokal yang harus mengikuti standar UMK, untuk itu hari ini Komisi E melakukan sidak ke sejumlah perusahaan untuk mengetahui secara langsung fakta di lapangan.

" Komisi E akan mengevaluasi secara tegas sistem keluar masuknya tenaga kerja, karena pihak Komisi E tidak ingin MEA malah membuat jumlah penganguran di Jatim meningkat," terang pria yang akrab dipanggil kang Suli ini.

Politiisi asal Fraksi PAN menegaskan, selain itu, Disnakertransduk (Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan) Jawa Timur harus melakukan upaya pengawasan secara ketat dengan mendata semua perusahaan, berapa tenaga kerja lokal dan berapa jumlah tenaga kerja asing, jangan sampai salah satu perusahaan jumlah tenaga kerjanya didominasi tenaga asing.

" Karena itu pihak Komisi E DPRD Jatim  akan mempersiapkan Peraturan Daerah ( Perda) Perlindungan Tenaga Kerja,dan secepatnya pembahasan akan dilakukan di sidang Paripurna," pungkasnya.(rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni