Skip to main content

Plt Ketum PPP Emron Pangkapi beri batas 5 hari Djan Faridz ikut Muktamar Islah

 Emron Pangkapi Plt Ketua Umum DPP PPP
SURABAYA ( Media Bidik ) - Emron Pangkapi Plt Ketua Umum DPP PPP memberi waktu kepada Djan Faridz selama 5 hari kedepan, terhitung tanggal 3 April untuk menyetujui dan bergabung dalam pelaksanaan muktamar islah PPP di Pondok Gede –Jakarta yang akan digelar  pada tanggal 8 hingga 11 April 2016 mendatang.

"Saya terus berkomunikasi dengan Pak Djan Faridz baik melalui WA maupun ketemuan langsung agar mau ikut muktamar Islah., namun sepertinya beliau masih bersikukuh bahwa PPP yang sah adalah keputusan MA yaitu  muktamar Jakarta," ucapnya  saat membuka Mukerwil PPP Jatim ke 4 di Hotel Novotel - Surabaya, Minggu (3/4).


Ditegaskan Emron,bahwa jika Djan Faridz masih bersikukuh untuk tidak ikut dalam Muktamar Islah, jangan salahkan nanti kalau pihaknya ( PPP  Romy) akan mempermasalahkan Muktamar Jakarta yang tidak diakui oleh Pemerintah. " Parpol yang sah adalah parpol yang diakui oleh Pemerintah melalui Kemenkumham,akan tetapi faktanya Muktamar Jakarta kubu Djan faridz tidak diakui oleh Pemerintah, maka dihimbau agar Djan Faridz legowo dan segera mengikuti Muktamar Islah agar PPP kembali utuh," tegasnya.

Emron menambahkan, sebelum muktamar Islah nanti digelar dipastikan tidak ada dualisme  yang berbeda, artinya PPP hurus bersatu, dalam Muktamar  Islah nanti perlu diketahui bahwa   akan ada perubahan  AD/ART terkait persyaratan menjadi  pemimpin PPP nanti harus benar-benar dari kader Partai yang melalui proses pembinaan di Partai dan tidak asal mencalonkan saja.


Adapun peserta Muktamar Islah, akan dikuti dari seluruh anggota Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang keputusannya hasil Muktamar Bandung yaitu dengan total peserta 1641peserta yang  mewakili 547 kabupaten/Kota serta 33 Ketua Dewan Pimpinan Wilayah se Indonesia," Saya yakin dengan adamya Muktamar Islah ini PPP biisa dipastikan bisa ikut dalam Pilkada mendatang  dan berharap kepada Djan Faridz dalam waktu  sampai 5 hari untuk kembali kejalan yang benar,artintya Partai yang secara sah diakui oleh Pemerintah melalui Kemenkumham," tegasnya.

Sementara itu ketua DPW PPP Jatim Drs.H Musyaffa Noer ,MM menegaskan ,bahwa dalam persyaratan menjadi pemimpin PPP nanti syaratanya harus bisa membaca Al,Quran  dan dari kader partai." PPP adalah Partai Islam, bisa dibayangkan jika pemimpin partai yang notabene berbasis islam pemimpinya  justru tidak bisa membaca Al,Quran," terang Musyaffa saat  mendampingi PLT Ketum DPP PPP Emron Pangkapi.(rofik).
    

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni