Ads (728x90)

 Emron Pangkapi Plt Ketua Umum DPP PPP
SURABAYA ( Media Bidik ) - Emron Pangkapi Plt Ketua Umum DPP PPP memberi waktu kepada Djan Faridz selama 5 hari kedepan, terhitung tanggal 3 April untuk menyetujui dan bergabung dalam pelaksanaan muktamar islah PPP di Pondok Gede –Jakarta yang akan digelar  pada tanggal 8 hingga 11 April 2016 mendatang.

"Saya terus berkomunikasi dengan Pak Djan Faridz baik melalui WA maupun ketemuan langsung agar mau ikut muktamar Islah., namun sepertinya beliau masih bersikukuh bahwa PPP yang sah adalah keputusan MA yaitu  muktamar Jakarta," ucapnya  saat membuka Mukerwil PPP Jatim ke 4 di Hotel Novotel - Surabaya, Minggu (3/4).


Ditegaskan Emron,bahwa jika Djan Faridz masih bersikukuh untuk tidak ikut dalam Muktamar Islah, jangan salahkan nanti kalau pihaknya ( PPP  Romy) akan mempermasalahkan Muktamar Jakarta yang tidak diakui oleh Pemerintah. " Parpol yang sah adalah parpol yang diakui oleh Pemerintah melalui Kemenkumham,akan tetapi faktanya Muktamar Jakarta kubu Djan faridz tidak diakui oleh Pemerintah, maka dihimbau agar Djan Faridz legowo dan segera mengikuti Muktamar Islah agar PPP kembali utuh," tegasnya.

Emron menambahkan, sebelum muktamar Islah nanti digelar dipastikan tidak ada dualisme  yang berbeda, artinya PPP hurus bersatu, dalam Muktamar  Islah nanti perlu diketahui bahwa   akan ada perubahan  AD/ART terkait persyaratan menjadi  pemimpin PPP nanti harus benar-benar dari kader Partai yang melalui proses pembinaan di Partai dan tidak asal mencalonkan saja.


Adapun peserta Muktamar Islah, akan dikuti dari seluruh anggota Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang keputusannya hasil Muktamar Bandung yaitu dengan total peserta 1641peserta yang  mewakili 547 kabupaten/Kota serta 33 Ketua Dewan Pimpinan Wilayah se Indonesia," Saya yakin dengan adamya Muktamar Islah ini PPP biisa dipastikan bisa ikut dalam Pilkada mendatang  dan berharap kepada Djan Faridz dalam waktu  sampai 5 hari untuk kembali kejalan yang benar,artintya Partai yang secara sah diakui oleh Pemerintah melalui Kemenkumham," tegasnya.

Sementara itu ketua DPW PPP Jatim Drs.H Musyaffa Noer ,MM menegaskan ,bahwa dalam persyaratan menjadi pemimpin PPP nanti syaratanya harus bisa membaca Al,Quran  dan dari kader partai." PPP adalah Partai Islam, bisa dibayangkan jika pemimpin partai yang notabene berbasis islam pemimpinya  justru tidak bisa membaca Al,Quran," terang Musyaffa saat  mendampingi PLT Ketum DPP PPP Emron Pangkapi.(rofik).
    

Post a Comment