Skip to main content

Pansus LKPj Gubernur Menemukan Banyak Ketimpangan Sosial

Agus Maimun,SE,M.H.P wakil ketua Pansus LKPJ Gubernur Soekarwo
SURABAYA ( Media Bidik ) – Dari hasil pembahasan Pansus Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur 2015, telah diketahui banyak program yang diperuntukan guna mengurangi kemiskinan didaerah pedesaan tidak dijalankan secara maksimal oleh Pemprov Jatim, sehingga menyebabkan jumlah masyarakat miskin meningkat dan munculah Disparitas Wilayah.

Hal tersebut dikatakan Agus Maimun,SE,M.H.P wakil ketua Pansus LKPJ Gubernur Soekarwo tahun 2015 mengatakan, " Terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi Jatim tidak berbanding lurus dengan jumlah penduduk miskin yang mengalami peningkatan yang mencapai 4775 ribu jiwa, begitu pula dengan pengangguran terbuka serta Disparitas di Jawa Timur yang ternyata juga semakin tinggi."terangnya.

Anggota Komisi B DPRD Jatim yang membidangi Perekonomian menegaskan, dalam LKPJ Gubernur 2015 angka pertumbuhan ekonomi di Jatim telah mencapai 5,44 persen mampu berada di atas nasional yang hanya 4,79 persen. Akan tetapi, lanjut Agus Maimun, sayangnya angka pertumbuhan ekonomi ini tidak sejalan dengan jumlah kemiskinan di Jatim yang mengalami peningkatan di tahun 2015, selain itu indeks rasio gini yang menyangkut ketimpangan sosial di Jawa Timur juga semakin meningkat, seperti diketahui pada tahun 2013 indeks gini Jatim 0,36 persen/tahun 2014 naik menjadi 0,37 persen ,sedangkan tahun 2015 malahan semakin meningkat menjadi 0,14 persen.

" Peningkatan indeks gini ini menunjukan disparitas sosial di Jawa Timur semakin tinggi, yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin,bahkan jumlahnya semakin mengalami peningkatan," tegas Politisi asal F- PAN DPRD Jatim dihadapan para wartawan, Selasa (12/4).

Lebih lanjut Agus Maimun menjelaskan, hal tersebut diatas diperparah lagi dengan kebijakan yang di buat Pemprov Jatim tidak sejalan dengan kebijakan Kabupaten/Kota yang cenderung lebih merealisasikan programnya sesuai Visi Misi yang disampaikan saat maju dalam pilkada.

" Pemerintah Pusat harus melakukan revisi terhadap UU 23 tahun 2014 yang cenderung Pemerintah Kabupaten/Kota tidak mengikuti kebijakan yang di buat oleh Pemerintah Provinsi, dan saatnya Pemerintah Pusat membuat regulasi yang mengatur tentang kebijakan yang dibuat Kabupaten/Kota harus sejalan dengan Provinsi, sehingga program pemerintah bisa tuntas hingga tingkat bawah," tegasnya. (rofik).
      


Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni