Ads (728x90)

Komisi E saat sidak disalah satu sekolah
SURABAYA ( Media Bidik ) – Kunjungan Komisi E DPRD Jatim yang membidangi Pendidikan menilai Pemerintah Kota Surabaya gagal dalam mensukseskan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) secara serentak. Mengingat ada sebagian sekolah yang tidak dapat mengakses soal ujian karena eror, hal ini dijumpai saat Komisi E melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke sekolah SMA dan SMK di Surabaya. Salah satunya SMK DR Soetomo yang berada di jalan Jojoran IV Surabaya. Dalam sesi pertama satu kelas yang berisi 26 siswi kesulitan membuka login ujian. Selama 2 jam para murid tidak dapat mengerjakan UN, hingga para siswi terlantar dan batal mengerjakan ujian.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Da'im mengatakan, sudah dari awal UNBK, bukan hanya persoalan listrik, dan Telkom Speedy saja, tetapi juga dari segi teknologi dan IT." Ini ada ketidak kesiapan dari perangkat yang jadi bagian proses UN dan itu tidak diantisipasi. Selama ini hanya bicara listrik, dan Telkom Speedy saja. Tetapi juga harus memikirkan connect server dengan pusat, " ujar Suli, di sela-sela sidak di SMK DR Soetomo, Senin (4/4/)

Komisi E DPRD Jatim yang menangani Pendidikan menengarai gagalnya UNBK, disebabkan lemahnya kontrol dari penyelenggara ujian. Pemkot Surabaya terlalu semangat untuk melaksanakan UNBK serentak, tetapi tidak melakukan pengawasan secara menyeluruh.

"Mungkin ada sekolah yang besar dan bagus dipertengahan kota tahun kemarin sudah melaksanakan UNBK. Tetapi untuk sekolah pinggiran apa sudah dipastikan siap UNBK," tegasnya. Pemkot seharusnya sudah melakukan antispasi terkait PC atau space laptop sesuai yang dibutuhkan dalam proses UNBK. Maka,harus ada evaluasi sebelum pelaksanaannya, karena menyangkut UNBK.

Ditegaskan Suli, terkait 26 siswi yang gagal UN sesi pertama, Komisi E mendesak Diknas Surabaya agar turun ke lapangan untuk mengetahui problemnya. Diknas harus memberikan kepastian terhadap murid yang gagal mengikuti UN.  "Harus ada kejelasan untuk pengganti UN sesi pertama kapan. Masak harus menunggu 4 jam, iya kalau bisa. Kalau tidak bisa kan kasihan," pungkasnya.

Sementara itu dr,Benjamin Kristianto Mars Anggota Komisi E yang maju dari Dapil I menilai Kepala Dinas Pendidikan Surabaya M.Iksan sepertinya memaksakan diri untuk mewajibkan agar SMA dan SMK yang ada di Surabaya harus mengunakan Ujian nasional Berbasil Komputer." Jangan demi gensi semata Siswa-siswi SMA dan SMK di Surabaya wajib mengikuti UNBK ,namun faktanya masih ada sekolahan yang gagal melaksanakan UNBK dengan sempurna, artinya anak didiklah yang menjadi korban, dan ini menjadi bahan evaluasi serius dalam pembahasan di Komisi E DPRD Jatim," tegas dr Beny . (rofik)

Post a Comment