Skip to main content

Komisi E Himbau TKW Harus Kuasai Bahasa guna Hindari Kekerasan

Moch.Eksan Anggota Komisi E DPRD Jatim
SURABAYA ( Media Bidik ) – Maraknya kekerasan yang terjadi pada Tenaga Kerja Wanita ( TKW) asal Indonesia disebabkan kurang menguasainya bahasa dimana para TKW bekerja di Negara tersebut, pasalnya dari data yang ada, TKW asal Indonesia sering dianiaya oleh majikannya sampai ke tindak pelecehan seksual.

Menurut Moch.Eksan Anggota Komisi E DPRD Jatim yang membidangi Kesejahteraan Rakyat ( Kesra) mengatakan," Pemerintah harus serius mengawasi  terhadap lembaga-lembaga penyalur para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar Negeri, sebab lembaga yang diberi wewenang untuk menyalurkan para TKI kurang memperhatikan skil atau kemampuan para TKI khsususnya para Tenaga Kerja Wanita, karena berdasarkan kejadian di lapangan para majikan sering melakukan penganiayaan terhadap TKW Indonesia."pungkasnya.

Moch Eksan juga menambahkanm," Jangan karena para TKI ini sudah memenuhi administrasi dalam pemberangkatan keluar negeri, terus seenaknya lembaga tersebut memberangkatkan TKI, akan tetapi lembaga penyalur tak pernah memikirkan kemampuan para TKI tersebut terutama soal penguasaan bahasa," terang Eksan, Rabu (27/4).

Politisi dari Partai Nasdem ini mencontohkan kasus yang sering aterjadi pada asisten rumah tangga atau pembantu akibat kurang fahamnya bahasa yang di perintahkan oleh majiannya. " Seperti juragan menyuruh pembantunya untuk di buatkan kopi namun karena sang pembantu tersebut tidak mengerti bahasa juragannya maka di buatkan teh, sehingga membuat majikanya marah, itu kan konyol namanya," papar nya.

Maka itu untuk menghindari kasus kekerasan terhadap TKI khususnya para tenaga kerja wanita keluar negeri, Komisi E menghimbau kepada Pemerintah agar memberikan regulasi bagi para lembaga penyalur TKI keluar negeri untuk memberikan pelatihan yang serius, supaya para TKI yang siap kerja keluar negeri sudah berbekal ketrampilan yang didapat dari lembaga penyalur TKI. "Yang paling utama adalah penguasaan bahasa dimana tenaga kerja Indonesia ( TKI) bekerja di Negara lain, " imbuh Eksan. (rofik)  

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni