Skip to main content

Berkat Perjuangan DPRD Jatim, Anak Jenius Patto Sayyaf Akhirnya bisa Ikut Unas SD

Pato Sayyaf bersama anggota DPRD Jatim
SURABAYA ( Media Bidik ) Akhirnya Perjuangan para Wakil Rakyat yang duduk di gedung DPRD Jatim dalam  membantu Patto Sayyaf bocah jenius asal Waru Sidoarjo agar bisa mengikuti Ujian Nasional (UN) untuk tingkat SD membuahkan hasil.  Pasalnya Pemprov Jatim, Pemkab Sidoarjo dan Pemerintah pusat mengijinkan Patto Sayyaf bisa ikut UN Sekolah Dasar (SD)  tahun ini. Bahkan sebagai wujud rasa syukur, DPRD Jatim langsung mengundang Pato bersama keluarga di ruang Fraksi -PDIP DPRD Jatim.

Anggota DPRD Jatim dari Fraksi PDIP Sri Untari juga menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada pihak-pihak terkait, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Saiful Rahman dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo  Mustain , yang telah memperbolehkan Patto Sayyaf mengikuti ujian, sehingga Patto tidak sampai kehilangan haknya.

"Kabar membahagiakan ini semoga bisa menjadi pemacu semangat Patto untuk lebih rajin belajar dan sekolah sehingga kelak berguna bagi bangsa dan negara, Ingat pesan Bung Karno pernah berkata, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang," ucap Ketua F PDIP DPRD Jatim,Selasa (26/4)

Sri Untari  mengakui, telah berusaha sekuat tenaga agar Patto tidak kehilangan haknya untuk menuntut ilmu. Bahkan sampai minta bantuan Mendiknas, Anies Baswedan karena secara prinsip dia sudah punya memiliki raport hingga semester XII. "Kabar membahagiakan ini semoga bisa menjadi pemacu semangat Patto untuk lebih rajin belajar dan sekolah sehingga kelak berguna bagi bangsa dan negara," harapnya.

Sri Untari juga akan mengupayakan Patto Sayyaf bertemu dengan Megawati Soekarno Puteri mantan presiden ke lima dan Mendiknas Anies Baswedan. "Tadi Pak Mendiknas Anies Baswedan juga titip salam buat Patto dan minta supaya lebih rajin belajar,"ujarnya.

Ia juga meminta Diknas Jatim dan Diknas Kabupaten/Kota lebih memperkuat pengawasan dan penertiban lembaga pendidikan yang belum memiliki ijin operasional agar kasus Patto tak terulang lagi di kemudian hari. "Kami juga mengusulkan supaya pemerintah membuat standart bagi sekolah yang tak bisa memenuhi persyaratan selama 3 tahun sebaiknya bergabung dengan sekolah lain dan tidak diperbolehkan menerima siswa baru," ungkap Sri Untari.

Djoko Irianto dan Wahyu Nur Andani kedua orang tua Patto mengaku berterima kasih kepada DPRD Jatim terutama Fraksi -PDIP, Kadiknas Jatim, Kadiknas Sidoarjo hingga Wagub Jatim, Saifullah Yusuf yang sangat peduli dan membantu perjuangan anaknya hingga bisa mengikuti ujian nasional. " Alhamdulillah anak saya akhirnya bisa ikut ujian nasional. Saya juga mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah ikut membantu," jelas Djoko.

Sementara itu Patto Sayyaf mengaku senang karena bisa ikut ujian nasional pada 16 Mei 2016 dan siap mengikuti UN karena telah mengikuti Try Out ujian nasional. "Saya yakin bisa lulus ujian. Saya bercita-cita menjadi astronout," terang siswa yang suka duduk di bangku paling depan ini.(rofik)
           

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni