Skip to main content

Rapat Konsolidasi Partai Demokrat Hasilkan Rekom dan Kritik buat Jokowi

Rapat Konsolidasi dengan 34 Ketua DPD Partai Demokrat SURABAYA ( Media Bidik ) – Rangkaian Tour Dejava yang dilakukan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) dalam tajuk Demokrat Peduli dalam mendengar dan menyerap aspirasi rakyat Indonesia, ternyata masih terdengar banyak keluhan rakyat terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi. Dari bebarapa aspirasi rakyat tersebut akhirnya dibahas dalam Rapat Kerja Nasional ( Rakernas) dan  sekaligus disampaikan dalam rapat konsolidasi Partai Demokrat.

Dalam rapat Konsolidasi Partai Demokrat memberikan rekomendasi kepada Pemerintahan dan sekaligus kritisi kepada Presiden Jokowi dengan menghasilkan pandangan terhadap  isu-isu hangat yang berkembang saat ini, rekomendasi tersebut diharapkan diterima dengan baik oleh Joko Widodo supaya keadaan Indonesia kedepan menjadi lebih baik.

Rekomendasi tersebut dikeluarkan DPP Partai Demokrat setelah melakukan Rapat Konsolidasi dengan 34 Ketua DPD Partai Demokrat seluruh Indonesia dan dan dihadiri 60 anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI di Hotel Haris Surabaya dan langsung dipimpin oleh Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Adapun Rekomendasi tersebut antara lain, terkait Pembangunan Infrastruktur, dalam hal ini Partai Demokrat mengkritisi soal pengunaan dana APBN untuk Infrastruktur yang berlebihan, karena penggunaan APBN untuk biaya Infrastruktur yang terlalu besar bisa menggangu alokasi untuk penanggulangan kemiskinan.

"Kebijakan pembangunan infrastruktur itu diperlukan sinergi dan koordinasi yang baik oleh semua pemangku kepentingan,sehingga dapat berjalan dengan tepat sasaran dan berhasil," ucap Sekjen DPP Demokrat. Hinca Pandjaitan saat membacakan rekomendasi Partai Demokrat kepada Pemerintahan Jokowi,Minggu (20/3).

Selain Pembangunan Infrastruktur, ditegaskan Sekjen DPP Partai Demokrat juga mengkritisi soal Kejahatan Narkoba dan terorisme, APBN dan Kebijakan fiscal, RUU tentang Amnesti, KPK dan Pemberantasan Korupsi, Pengangguran dan lapangan pekerjaan, Kedaulatan Partai Politik,Sepakbola dan PSSI,Pegawai guru dan honorer, Transparasi dan akuntabilitas pemerintah." Dari rekomendasi tersebut diatas diharapkan supaya Pemerintahan Jokowi mau legowo dan menerima kritisi partai Demokrat demi kebaikan bangsa Indonesia , "pungkasnya.(rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni