Skip to main content

Komisi E Jatim Menilai Pelayanan BPJS Kesehatan Belum Berhasil untuk Rakyat

Dra.Hj.Yayuk Padmi Rahayu Anggota Komisi E DPRD Jatim
SURABAYA ( Media Bidik ) – Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Merupakan Program Kesehatan oleh pemerintah yang resmi beroperasi per 1 Januari 2014 bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan agar setiap peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dianggap mubadzir, pasalnya sejak adanya BPJS Kesehatan bagi masyarakat banyak masyarakat miskin yang di telantarkan oleh pihak rumah sakit ketika mengunakan kartu peserta BPJS.

Menurut Dra.Hj.Yayuk Padmi Rahayu Anggota Komisi E DPRD Jatim yang membidangi Kesehatan mencontohkan bahwa selama ini pasien yang mendapat rujukan dari puskesmas masih terbatas untuk bisa di rujuk ke rumah sakit, seperti pasien yang menderita  Ostheo Atristis ( OA )  atau penyakit pengeroposan yang terjadi diatas tulang, penyakit ini sering kali dialami oleh masyarakat yang lanjut usia, namun faktanya penyakit tersebut tidak bisa di rujuk kerumah sakit

"BPJS membuat tabel ke Puskesmas untuk penyakit yang bisa dirujuk atau membatasi  pasien yang menderita penyakit tertentu, padahal banyak penyakit seperti OA yang tidak bisa dirujuk dari Puskesmas ke rumah sakit, padahal penyakit ini sering diderita pasien yang mayoritas usia tua," terang Ketua Perempuan Indonesia Raya ( PIRA) Jatim di gedung dewan Jl Indrapura Surabaya,Jum'at ( 4/3) .
Yayuk juga menambahkan, semestinya semua penyakit harus bisa tercover oleh BPJS, sebab alasan  masyarakat ketika menjadi peserta BPJS karena merasa tak mampu untuk membayar biaya perawatan di rumah sakit, dan belum lagi persoalan obat-obatan yang didapat pasien peserta  BPJS hanya obat Generik, artinya obat dengan dosis  rendah karena harganya murah.

"Saya contohkan ketika pasien penerima bantuan murni untuk warga miskin yang mau melakukan operasi hanya mendapatkan pelayanan sangat terbatas, maka ini bisa dikatakan kurang seriusnya pelayanan BPJS terhadap masyarakat,"tegas politisi asal Partai Gerindra.

Karena seringnya pasien tak tertangani secara serius oleh BPJS Kesehatan, Wakil Rakyat yang selalu vocal diantara rekan sejawatnya ini menuding kurang adanya tim ferivikasi dari Puskesmas terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan untuk di rujuk ke  rumah sakit, maka itu Komisi E DPRD jatim menilai bahwa palayanan BPJS terhadap masyarakat bisa dikatakan kurang berhasil alias setengah hati dalam melayani masyarakat,pungkasnya.( rofik )

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni