Skip to main content

Kinerja Polsek dan Polres Kediri Dipertanyakan

KEDIRI ( Media Bidik ) - Lambannya kinerja kepolisian Polsek Ngadiluwih dan Polres Kediri dalam menindaklanjuti laporan Camat Ngadiluwih perihal perampasan stempel Kepala Desa Rembang Kepuh yang dilakukan mantan Kepala Desa Rembang Kepuh Solikin bersama Purwanto dan Tatung beserta 15 orang lainnya pada tanggal 15 Maret 2016 lalu.

Padahal Tempat Kejadian Perkara (TKP) berada di kantor Camat Ngadiluwih dan lokasinya tepat didepan kantor Polsek dan Koramil Ngadiluwih, ironinya tidak ada pengamanan ataupun tindakan tegas dari aparat setempat saat kejadian dan mereka terkesan tutup mata.

Seperti yang diungkapkan beberapa sumber yang menyaksikan kejadian tersebut dan namanya tidak mau dipublikasikan mengatakan," Kejadian perampasan tersebut terjadi pada malam hari di dalam kantor kecamatan Ngadiluwih, waktu solikin bersama kroninya mendatangi pak Pj Kades Rahmadi agar menyerahkan stempel tersebut, anehnya, tidak ada satupun anggota Polsek maupun Koramil ditempat tersebut untuk mengamankan kejadian tersebut, seakan sudah ada kongkalikong antara Polsek, Koramil dengan Solikin, padahal kantor camat lokasinya ada di depan Polsek dan Koramil Ngadiluwih," ungkapnya.

Sementara Camat Ngadiluwih Lalu Adi Kusuma saat dikonfirmasi terkait kejadian tersebut mengatakan," Kejadian tersebut sudah di BAP(Berita Acara Pemeriksaan) oleh Polres Kediri, dan untuk tindak lanjutnya saya belum tau, karena saat terjadi perampasan stempel Kepala Desa oleh Solikin Cs saya bersama pak Rahmadi langsung laporan kepolres sesuai prosedur, apa laporan saya sudah ditindak lanjuti apa belum saya belum tau, karena sampai saat ini saya belum dapat kabar lagi dari Polres, saat ini pak Rahmadi masih trauma dengan kejadian dan beliau sudah tidak lagi menjabat sebagai PJ Kades Rembang Kepuh,"terangnya.Selasa (29/3).

Diwaktu bersamaan saat Bidik konfirmasi masalah tersebut ke Polisi Masyarakat Fasco melalui ponselnya mengatakan,"Saya tidak tau soal kejadian tersebut, karena tidak ada laporan ke Polsek, coba sampean konfirmasi saja ke Kapolsek karena beliaunya ada dikantor,"paparnya. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni