Kandidat Ketum PPP Muktamar Islah Siap berebut Kursi Nomor satu

SURABAYA ( Media Bidik ) – Para kandidat yang akan merebutkan kursi nomor satu di tubuh Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ) yang sempat terpecah menjadi dua, yakni kubu Muktamar Jakarta dan Kubu Muktamar Surabaya kini siap bersaing menduduki kursi Ketua Umum PPP.

Forum yang tergabung dalam Silahturahmi DPW PPP se-Indonesia akan mengusung para kandidat Ketua Umum PPP tersebut, namun sebelumnya akan melakukan kesepakatan bahwa pihaknya meminta Islah seutuhnya dan dilaksanakan hanya melalui Muktamar Islah, serta menolak terselenggaranya forum Mukernas bersama, karena adanya Mukernas IV yang telah dilaksanakan berdasarkan AD/ART PPP, begitu juga meminta sesuai ketetapan Mukernas IV PPP tertanggal 25 pebruari 2016 bahwa Muktamar Islah dilaksanakan selambat-lambatnya April 2016 mendatang.

Sementara menurut keterang Juru bicara Forum Silahturahmi DPW PPP Erfandi, meminta DPP PPP untuk betul-betul mendengarkan para pemilik kedaulatan Partai, dan menolak mediasi yang ditujukan untuk kompromi tanpa alas AD/ART hasil Muktamar VII di Bandung. Adapun dalam memperebutkan Kursi Ketua Umum PPP nanti, Erfandi menyampaikan bahwa nama-nama kandidat tersebut berasal dari dua kubu dan mereka sudah mewakili aspirasi dari komunikasi di 33 DPW PPP se-Indonesia.

" Saya sampaikan bahwa Para kandidat ini sudah mewakili dari dua kubu, yaitu kubu hasil Muktamar Jakarta Djan Faried dan Kubu hasil Muktamar Surabaya Romahurmudji, serta para kandidat ini nantinya memperebutkan 1500 pemilik suara sah Muktamar," terangnya di Hotel Bumi Surabaya, Sabtu (12/3).

Disebutkan Erfandi, " Adapun nama- nama dari para kandidat tersebut diantaranya Ahmad Muqowam (DPD RI), Dr. Reny, Ferdita Darwis, Romahurmudji, Ispyardi Asda (DPR RI), Erma Lenna dan Muhammad Mardiono (Ketua DPW PPP Banten)," Pungkas nya. (rofik)

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog