Skip to main content

Komisi A Jatim Usulkan Pilkada Mendatang, Gubernur dan Walikota di pilih DPRD dan RT

H.Muzammil Syafii,SH,M.Si Anggota Komisi A
SURABAYA ( Media Bidik ) – Menindaklanjuti hasil dari forum Fokus Group Discasion (FGD) yang telah  melakukan hearing dengan Komisi A DPRD Jatim yang membidangi Hukum dan Pemerintahan, dari hasil hearing tersebut telah disepakati dan mengusulkan  agar pemilihan Gubernur mendatang dipilih oleh DPRD yang diperluas dan Bupati / Walikota di pilih oleh RT.

Menurut H.Muzammil Syafii,SH,M.Si Anggota Komisi A menganggap selama ini Pilkada langsung dipilih rakyat adalah demokrasi liberal yang diadopsi di Indonesia sehingga tidak cocok dengan nilai-nilai Pancasila, dan pemilihan langsung rentan terjadi konflik personal atau antar calon pasangan serta rawan money politik.

"Kenyataan dilapangan ketika Pilkada berlangsung sering kali kita temukan kecurangan- kecurangan  baik dari pasangan calon maupun tim pengusung, dan belum lagi rakyat sering dihadapkan dengan gesekan dari pendukung yang berbeda," tegas Muzammil,Selasa (23/3)

Selain itu, Pilkada yang dipilih rakyat langsung nilai ekonomisnya sangat membutuhkan anggaran yang tinggi dan itu dirasa membuang anggaran yang berlebihan, serta sering kali dimanfaatkan oleh orang - orang yang mempunyai modal besar  yang membeli suara masyarakat.

"Pada Pilgub kemarin menghabiskan biaya sebesar Rp 1,9 Trilliun hanya untuk memilih satu gubernur, padahal  Gubernur terpilih tersebut belum tentu bisa mensejahterahkan masyarakat," jelas Ketua Fraksi Partai Nasdem-Hanura DPRD Jatim.

Karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Komisi A sepakat kalau Gubernur di kembalikan ke DPRD yang diperluas, artinya Pilgub nanti akan dipilih DPRD Provinsi,DPRD Kabupaten /Kota, para Kepala Daerah dan DPD dengan catatan untuk calon harus memenuhi seleksi yang ketat dari Panitia Seleksi (Pansel) sesuai kesepakatan, sedangkan Pemilihan Bupati danWalikota akan di pilih RT.

"Komisi A DPRD Jatim telah merekomendasikan untuk supaya Pilgub dikembalikan ke DPRD dan Bupati/Walikota di pilih oleh RT ,serta surat rekomendasi sudah  di kirim ke Kemendagri dan Komisi II DPR RI," pungkas Politisi Partai Nasdem Jatim.(rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni