Komisi A Jatim Desak Bandara Juanda Segera Merubah Sistem Pelayanan

SURABAYA ( Media Bidik ) – Masih banyaknya jenazah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang terlantar, akibat lambatnya proses pelayanan Terminal 2 Bandara Juanda Waru Sidoarjo, membuat geram anggota DPRD Jawa Timur. Akibat lambatnya proses pelayanan tersebut dapat membuat keluarga TKI mengalami kejenuhan ketika menunggu kedatangan jenazah anggota keluarganya.

"Ini sudah sering terjadi, banyak masyarakat mengeluhkan pelayanan penerimaan jenazah di terminal 2 Bandara Juanda sangat lambat hingga empat jam lebih. Kasihan pihak keluarganya jenuh menunggu kedatangan jenazah anggota keluarganya," tegas Husnul Aqib di ruang F-PAN DPRD Jatim.

Politisi yang maju dari Dapil Lamongan dan Gresik ini melihat keterlambatan proses pelayanan jenazah disebabkan proses pengurusan di bagian karantina kesehatan.Selain itu, tidak ada pegawai bandara yang langsung menangani, ketika pesawat yang mengangkut jenazah tiba di terminal kargo.

Ditegaskan Anggota Komisi A DPRD Jatim yang menangani Hukum dan Pemerintahan ini bahwa Untuk kedepannya pengelola bandara harus dapat merubah proses pelayanannya agar lebih cepat. Mengingat sebagian besar masyarakat memiliki keyakinan bahwa jenazah harus segera secepatnya dimakamkan, agar dapat segera menghadap yang maha kuasa.

"Saya mendesak kepada pihak bandara agar secepatnya merubah system yang selama ini dilakukan untuk para jenazah para TKI, sebab semua itu menyangkut keyakinan dan akidah masyarakat, dimana jenazah harus cepat dimakamkan. Bayangkan turun dari pesawat pelayanannya bisa lebih dari empat jam," pungkas pria asli kelehiran Lamongan tersebut.(rofik)

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog