Skip to main content

DPC PAN se-Jatim tolak kepemimpinan Masfuk sebagai Ketua DPW PAN Jatim

ketua PAC sejatim yang menolak Masfuk
SURABAYA ( Media Bidik ) - Penolakan hasil Musyawarah Wilayah ( Muswil ) ke IV  PAN yang diselenggarakan di Kediri pada bulan Agustus tahun 2015 lalu, oleh seluruh ketua DPC PAN se-Jatim terkait penetapan Masfuk sebagai Ketua DPW PAN Jatim. Pasalnya SK DPP tersebut dianggap tidak sesuai dengan hasil Muswil ke IV PAN dan di nilai cacat hukum.

Menurut Sumanjaya selaku juru bicara (Jubir) sekaligus Ketua Forum Pemilik Suara Muswil (FPSM) DPC PAN se-Jatim dengan tegas menolak SK DPP PAN yang menunjuk Masfuk sebagai ketua DPW PAN Jatim, karena berdasarkan hasil penghitungan Muswil telah dinyatakan ada empat orang formatur yang terpilih yaitu Kuswiyanto (386 suara), Su'li Daim (379 suara), Malik Efendi (378 suara) dan Taufik Gani (368 suara) sedangkan Masfuk hanya mendapat 26 suara.

"Ini jelas tak masuk akal, kok bisa yang sedikit mendapat perolehan suara justru di tunjuk sebagai Ketua DPW, dan ini sangat menciderai proses demokrasi, kalau begini buat apa ada Muswil yang endingnya merusak tatanan demokrasi," tegas Ketua DPC PAN Kecamatan Gedangan, Sidoarjo di hadapan para awak media,Rabu (2/3).

Oleh karena itu seluruh DPC Pan se-Jatim menyatakan mosi tak percaya terhadap kepemimpinan Masfuk, pihaknya mengancam akan membawah masalah ini ke pengadilan,"Untuk di ketahui bahwa pada Pileg 2014 tahun lalu Jatim mampu menyumbangkan 12 persen suara PAN tingkat Nasional, namun melihat faktanya saat ini pihaknya memastikan suara PAN di tingkat nasional akan turun dratis," paparnya.

Senada, Ketua DPC PAN asal Kabupaten Bangkalan Shihabuddin menegaskan, bahwa pihaknya sangat-sangat kecewa terhadap keputusan DPP yang menunjuk Masfuk, karena ini sangat jelas melanggar AD/ART PAN dan hasil Muswil," Kami dari Forum Pemilik Suara muswil DPC PAN se-Jatim sangat kecewa dan dengan tegas mendesak agar mencabut SK DPP PAN yang menunjuk Masfuk sebagai Ketua DPW PAN Jatim,"pinta seluruh DPC Pan se-Jatim.(rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni