Skip to main content

Soal Jalan Kalianak Risma akan Kordinasi Dengan Pusat

satgas BBPJN V perbaiki jalan kalaianak yang rusak
SURABAYA ( Media Bidik ) - Terkait permasalahan sering rusaknya jalan Kalianak yang rawan menimbulkan korban nyawa bagi pengendara motor, mendapat perhatian dari wali kota Surabaya Tri Rismaharini, dia mengaku sudah banyak membantu perbaikan jalan Kalianak Surabaya meskipun jalan tersebut milik pemerintah pusat.

Menurut Risma pihaknya sudah sering sekali melakukan perbaikan kecil di jalan nasional tersebut."Aku sudah banyak membantu perbaikan jalan tersebut. Penambalan sering saya lakukan disana " ujar Risma.

Lanjut Risma, mencontohkan bantuan yang sudah ia lakukan tidak hanya melakukan penambalan saja tetapi pihaknya juga sudah pernah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.10 Miliar untuk pembebasan lahan guna pelebaran jalan tersebut tetapi tidak digunakan.

"Sekitar tahun 2012-2013 kita bantu Rp. 10 M untuk dialokasikan pembebasan lahan guna pelebaran jalan sepanjang jalan itu, tetapi oleh pusat tidak dipakai karena pusat melakukan pembebasan sendiri "ungkap Risma saat ditemui seusai rapat paripurna di gedung DPRD kota Surabaya Selasa (23/02).

Risma juga menambahkan memberikan solusi bahwa dijalan Kalianak tersebut seharusnya dilakukan perbaikan besar tidak seharusnya tambal kecil-kecil tidak perlu lagi."Harusnya cor karena bebannya yg lewat situ truknya besar, karena kalau untuk penambalan kecil Pemkot sudah melakukan. Yang harus dilakukan adalah peningkatan jalan yakni dengan di cor tadi karena konstruksinya memang sudah waktunya ditingkatkan " tutur Risma.

Ditambahkan oleh Risma untuk saat ini pihaknya akan terus melakukan kordinasi dengan pusat.
" Ya nanti saya ngomong ke pak menko karena saya ada undangan kesana. Selain itu saya sudah 3 kali kirim surat ke pemerintah pusat " pungkas Risma.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni