Skip to main content

Sering Terjadi Kebocoran Gas, Komisi D Jatim Ancam Segera Tutup Petrochina

SURABAYA(Media Bidik)  – Akibat kebocoran gas Hydrogen Sulfida ( H2S ) yang dicemarkan oleh perusahaan Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java ( JOB P-PEJ ) yang  terjadi di Desa Campurejo, Kecamatan Sukowati, Kabupaten Bojonegoro mendapat perhatian serius dari kalangan DPRD Jatim .

Khozanah Hidayati,SP. Anggota Komisi D yang membidangi Pembangunan merasa prihatin terhadap masyarakat Bojonegoro yang terkena dampak dari kebocoran gas H2S tersebut, menurutnya gas H2S tersebut sangat berbahaya jika di hirup manusia. "Kasus ini bukan kali pertama terjadi, sebelumnya tahun 2000 silam pernah terjadi kebocoran yang serupa, namun kali ini kebocoran gas H2S sudah diambang batas dan sangat berbahaya,"terangnya.Rabu( 3/2).

Menurut Ana Khozanah, pihak perusahaan sepertinya menyepelehkan dan tidak mau mengantisipasi secara serius terkait kebocoran gas H2S tersebut, "Dalam waktu dekat Komisi D DPRD Jatim akan melakukan sidak ke Petrochina, jika nanti di temukan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) tidak sesuai ijinnya, maka komisi D mengancam agar JOB P- PEJ segera di tutup dan jika perlu dipidanakan dengan tuduhan kejahatan lingkungan," tegasnya.

Politisi dari fraksi PKB yang maju dari Dapil IX( Kabupaten Tuban dan Bojonegoro) menegaskan, bahwa gas H2S sangat berbahaya karena ada ambang batas tertentu untuk menghirup bau gas tersebut, apabila lebih dari 0,03 PPM dapat menganggu kesehatan seperti mual-mual dan sesak nafas sampai ISPA," Perusahaan Petrochina harus bertanggung jawab atas pengobatan warga yang menjadi korban dan mendesak memberi ganti rugi berupa kompensasi, mengingat yang menjadi korban bukan masyarakat dewasa saja namun anak - anak juga banyak ,"tegasnya.

Karena itu, pihak Komisi D DPRD Jatim  mendesak kepada pihak pemerintah pusat harus segera menangani masalah ini dengan melakukan evaluasi terhadap ijin flaring, mengingat kasus kebocoran gas H2S ini tidak bisa dianggap remeh atau jika perlu kegiatan perusahaan Petrochina tersebut di tutup, "pungkas Khozanah .( rofik )

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni