Skip to main content

Merasa di Dzholimi perusahaan, Puluhan Karyawan Wadul ke DPRD Jatim

SURABAYA( Media Bidik ) - Akibat di Putus Hubungan Kerja (PHK) sepihak  oleh perusahaan tanpa pemberitahuan dan alasan yang jelas, puluhan karyawan Tabloid Komputek dan Gloria yang bergabung dalam Jawa Pos Group akhirnya wadul ke DPRD Jatim jalan Indrapura Surabaya.

Kedatangan para karyawan korban PHK sepihak ahkirnya diterima oleh Dr,Benyamin Kristianto Mars Anggota Komisi E Jatim yang menangani Kesejahteraan rakyat menghimbau kepada pihak Disnakertransduk harus lebih serius memanggil perusahaan yang sudah melalaikan hak-hak karyawan ketika terjadi pemutusan kerja karyawan, karena berdasarkan pengakuan beberapa karyawan korban PHK sepihak sudah mengadukan perusahaannya yang telah menelantarkan karyawannya kepada Disnakertransduk.

"Saya minta Disnakertransduk ikut membantu menyelesaikan masalah korban PHK sepihak, karena menurut pengakuan karyawan tersebut sudah bekerja belasan tahun mengabdi cuma mendapat pesangon yang tak semestinya dan mereka punya keluarga yang harus dinafkahi,"terang dr,Beny di ruang Fraksi Gerindra DPRD Jatim,Rabu (24/2).

Politisi Gerindra dan juga berprofesi dokter asal Dapil Surabaya dan Sidoarjo ini menambahkan ,pihak perusahaan harus mempunyai belas kasihan terhadap karyawannya yang sudah di PHK sepihak tanpa pemberitahuan sebelumnya , apalagi berdasarkan wadulan  yang diterima bahwa karyawan tersebut menerima pesangon dari perusahaan dengan cara diangsur dan sangat kecil nominalnya.

Sementara itu, menurut pengakuan Fery salah satu korban PHK sepihak yang dilakukan perusahaannya bekerja mengatakan, sebenarnya pihak manejemen perusahaanya bersedia memberikan pesangon namun tidak sesuai Peraturan Menakertrans UU No 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.

"Saya mewakili teman-teman yang sudah di dzholimi perusahaan asal ia bekerja ,agar wakil rakyat yang duduk di gedung DPRD jatim ini untuk menyampaikan kepada Disnakertransduk yang sudah di waduli teman-teman karyawan korban PHK sepihak,agar menegur dan mendesak supaya perusahaan tersebut bisa memberikan hak-hak pesangon karyawan ketika terjadi PHK sesuai ketentuan UU," harapnya.(rofik) 

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni