Skip to main content

Mahalnya Harga daging sapi Dipasaran,Komisi B Menghimbau Disnak Jatim Lebih Serius Menangani

Atika Banowati anggota komisi B Jatim
SURABAYA( Media Bidik ) - Mahalnya daging sapi yang tak terkendali bahkan tak bisa di rem akhir-akhir ini di sebabkan akibat populasi hewan ternak sapi di Jawa Timur mulai berkurang, dan hal ini harus mendapat perhatian yang serius dari Dinas Peternakan Jawa Timur.
       
Menurut Hj. Atika Banowati,SH  Anggota Komisi B DPRD Jatim yang membidangi tentang perekonomian mengakui, sudah menjadi persoalan yang biasa ketika menjelang moment-moment tertentu harga daging sapi selalu mahal, namun menurutnya, kenaikan harga daging  sapi kali ini dikarenakan semakin berkurangnya populasi hewan ternak di Jawa Timur dan ini terbukti Rumah Pemotongan Hewan (RPH) banyak yang tak bisa memenuhi keingginan daging sapi di pasaran." Seharusnya  Pemprov Jatim melalui Dinas terkait mendatangkan sapi betina atau sapi produktif agar populasi sapi di Jatim terus bertambah banyak, sehingga hewan sapi ternak tak kekurangan," tegas Atika,Selasa(9/2).

Di tambahkan Politisi asal Fraksi Golkar bahwa ,Dinas Peternakan Jatim harus menjalankan program-programnya dengan memberikan bantuan sapi ternak baik sapi jantan maupun sapi betina ke peternak sapi untuk merawat secara benar bagaimana memelihara populasi sapi samakin banyak, dan yang paling penting jangan terburuh-buruh untuk mengimpor sapi dari luar negeri karena peternak sapi kita yang akan rugi .

Karena itu ,pihak Komisi B DPRD Jatim berharap kepada Pemprov Jatim melalui Dinas Peternakan agar tanggap dan serius menangani mahalnya harga daging sapi yang tak terkendali ini, karena ini bisa mempengaruhui daya beli masyarakat kita yang sedang dihadapkan perekonomian kurang stabil  saat ini.( rofik )

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni