Skip to main content

Komisi E DPRD Jatim minta Dinkes atasi serius wabah DBD

ahmad Slahuddin anggota komisi E Jatim
SURABAYA ( Media Bidik )  – Bencana Deman Berdarah ( DBD) yang melanda di Jawa Timur kali ini banyak merenggut nyawa manusia,baik korban dewasa sampai ke anak-anak,dan hal ini harus mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah Provinsi khususnya Dinas Kesehatan Jawa Timur.

Menurut H.Ahmad Silahuddin Anggota Komisi E yang membidangi Kesehatan merasa prihatin terhadap masyarakat Jatim yang terkena wabah Demam Berdarah,dalam kasus ini khususnya Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas Kesehatan nya harus pro aktif menggerakkan jajaranya sampai tingkat bawah seperti puskesmas yang ada harus turun melakukan penyemprotan atau foging untuk membrantas nyamuk Aidhes Ahgypti sampai ke daerah pelosok ." Seperti wabah DBD yang terjadi di daerah Jombang, korban terbanyak terjadi di sana,hampir 145 korban yang terjangkit, dan itu harus mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah setempat untuk memberlakukan status Kejadian Luar Biasa ( KLB)," ucapnya.
     
Disebutkan pria yang akrab di panggil Gus Hadi ini,untuk daerah Jombang yang selalu menjadi korban terbanyak Demam Berdarah ( DBD) di wilayah Jatim, dirinya mengakui bahwa sebenarnya perkembangan pembangunan di daerah Jombang bisa dikatakan bagus, baik dari segi ekonomi,infrastruktur dan wisatanya, namun Pemerintah Kabupaten Jombang kurang memperhatikan tentang masalah kesehatan disana,sehingga daerah Jombang selalu menjadi korban DBD paling banyak setiap tahunnya." Saya sangat prihatin lihat warga Jombang yang terkena DBD, karena menurutnya hampir mayoritas masyarakat yang terkena wabah DBD adalah anak-anak dan area pesantren yang sedang menimbah ilmu agama," tegas Gus Hadi di gedung DPRD Jatim,Rabu( 3/2).

Politisi PPP yang maju dari Dapil Jombang ini mendesak kepada Dinas Kesehatan setempat harus serius melakukan fogging sampai ketempat pelosok pedesaan," Jangan hanya waktu wabah DBD saja Dinas Kesehatan melakukan fogging,pencegahan dan sosialisasi terhadap wabah DBD harus sering dilakukan kepada masyarakat ,karena Pemerintah sudah menyediakan anggarannya," jelasnya.
     
Karena itu sebagai wakil rakyat yang duduk di Komisi E bidang Kesehatan , dirinya mendesak kepada Dinkes Jatim maupun Dinkes Kab/Kota untuk segera melakukan pencegahan,pembrantasan Demam Berdarah dengan 3M(menutup,menguras,mengubur). " Jangan hanya ketika wabah melanda saja, namun setiap bulan harus melakukan penyemprotan dan pembrantasan nyamuk DBD agar ditahun berikutnya Jatim benar-benar terbebas dari wabah DBD," imbuhnya. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni