Skip to main content

Rofik “ Pemerintah harus hadir ketika kebutuhan pokok tak terkendali ”

Rofik anggota komisi B dari fraksi PPP
SURABAYA ( Media Bidik ) - Mahalnya harga kebutuhan pokok yang terus tak terkendali disebabkan tata kelola perdagangan yang diterapkan oleh pemerintah kurang baik dan terkesan tak mau turut campur.

Anggota Komisi B DPRD Jatim yang membidangi Perekonomian H.Rofik,SH,M.Hum mengakui, selama ini naiknya kebutuhan pokok disebabkan kebutuhan bahan baku juga naik,otomatis HPP tinggi sehingga terpaksa pedagang harus menaikkan harga dagangannya dan akhirnya masyarakat atau rakyat lah yang dirugikan.

"Jangan salahkan pedagang jika menaikkan harga, karena ketika pedagang kulaknya murah maka dagangannya di jual murah, begitu pula sebaliknya,jika pedagang kulaknya mahal maka dagangannya di jual mahal dan otomatis HPP juga naik," jelas Rofik,Selasa(9/2).

Politisi F-PPP ini juga menandaskan, pemerintah harus bisa menstabilkan harga pangan seperti daging ,beras dan jagung saat ini yang terus merangkak naik dan tak terkendali,sebab jika ini terus dibiarkan tanpa penanganan yang serius, maka bisa dipastikan masyarakat lah yang menjadi korban,

"Kenaikkan harga bahan baku membuat HPP naik ,itu semua disebabkan pemerintah kurang mengawal mulai dari tingakat pengawasan sampai tingkat penjualan,"tegasnya.

Namuan,lanjut pria yang maju dari Dapil Lumajang ini,bahwa jika Pemerintah Provinsi Jawa Timur serius hadir dalam tata kelola perdagangan, maka bisa dipastikan harga kebutuhan  bahan baku maupun harga bahan pokok akan terus stabil, sehingga masyarakat tak lagi menjerit.(rofik) 

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni