SURABAYA ( Media Bidik ) - Usulan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan datang di pilih para wakil rakyat yang duduk di DPRD ini jika dilihat dari segi penggunaan anggaran memang bisa dikatakan lebih irit bila dibandingkan dengan Pilkada yang langsung dipilih rakyat.
Menurut H.Fatchullah ,SH Anggota Komisi A DPRD Jatim yang membidangi Hukum dan Pemerintahan melihat Pemilihan Kepala Daerah yang dipilih oleh rakyat secara langsung dirasa masih banyak ditemukan kecurangan yang dilakukan oleh pasangan calon, ini terbukti ketika pasca Pilkada banyak pengaduan yang diterima KPU ditingkat Kabupaten/Kota maupun KPU Provinsi.
"Dalam proses reformasi ini perlu di tinjau kembali terkait Pilkada yang langsung dipilih oleh rakyat, selain High Cost yang tinggi, factor biaya yang dikeluarkan bagi calon pasangan sangat besar, sehingga salah satu persoalan ini, banyak Kepala daerah yang kesandung kasus korupsi, karena ini dilakukan (korupsi,red) untuk mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan," terang Fatchullah,Senin(15/2).
Politisi PKB asal Dapil Malang ini menambahkan, terkait Pilkada yang dikembalikan ke DPRD merupakan salah satu rekomendasi yang di usulkan dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang dilakukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta kemarin yang dibuka Ketum PKB Muhaimin Iskandar dan dihadiri oleh Presiden serta elit politik lainnya, menurut PKB, Pilkada yang dipilih wakil rakyat ini selain jauh dari kecurangan juga menghemat anggaran yang dikeluarkan.
"DPRD adalah wakil rakyat yang dipercaya untuk menyampaikan segala masalah dan persoalan terhadap Pemerintah, jadi ketika para Kepala Daerah ini di pilih DPRD maka sudah bisa dikatakan mewakili suara rakyat atau masyarakat," tegas Fatchullah di DPRD Jatim.(rofik)
Comments
Post a Comment