Skip to main content

Fatchullah “ Pilkada melalui DPRD lebih irit anggaran dan jauh money politic “

Factullah anggota Komisi A DPRD Jatim
SURABAYA ( Media Bidik ) - Usulan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan datang di pilih para wakil rakyat yang duduk di DPRD ini jika dilihat dari segi penggunaan anggaran memang bisa dikatakan lebih irit bila dibandingkan dengan Pilkada yang langsung dipilih rakyat.

Menurut H.Fatchullah ,SH Anggota Komisi A DPRD Jatim yang membidangi Hukum dan Pemerintahan melihat Pemilihan Kepala Daerah yang dipilih oleh rakyat secara langsung dirasa masih banyak ditemukan kecurangan yang dilakukan oleh pasangan calon, ini terbukti ketika pasca Pilkada banyak pengaduan yang diterima KPU ditingkat Kabupaten/Kota maupun KPU Provinsi.

"Dalam proses reformasi ini perlu di tinjau kembali terkait Pilkada yang langsung dipilih oleh rakyat, selain High Cost yang tinggi, factor biaya yang dikeluarkan bagi calon pasangan sangat besar, sehingga  salah satu persoalan ini, banyak Kepala daerah  yang kesandung kasus korupsi, karena ini dilakukan (korupsi,red) untuk mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan," terang Fatchullah,Senin(15/2).

Politisi PKB asal Dapil Malang ini menambahkan, terkait Pilkada yang dikembalikan ke DPRD merupakan salah satu rekomendasi yang di usulkan dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang dilakukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta kemarin yang dibuka Ketum PKB Muhaimin Iskandar dan dihadiri oleh Presiden serta elit politik lainnya, menurut PKB, Pilkada yang dipilih wakil rakyat ini selain jauh dari kecurangan juga menghemat anggaran yang dikeluarkan.

"DPRD adalah wakil rakyat yang dipercaya untuk menyampaikan segala masalah dan persoalan terhadap Pemerintah, jadi ketika para Kepala Daerah ini di pilih DPRD maka sudah bisa dikatakan mewakili suara rakyat atau masyarakat," tegas Fatchullah di DPRD Jatim.(rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni