Skip to main content

BKPPM Surabaya Launching PTSP Online untuk SIUP-TDP

Kepala BKPPM Surabaya Eko Agus Supiandi
SURABAYA ( Media Bidik ) - Lupakan citra perizinan yang lambat, berbelit dan berbiaya tinggi. Warga Surabaya tidak akan lagi mendapati citra perizinan seperti itu. Ini karena Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah dan terjangkau oleh masyarakat.

Terbaru, Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal (BKPPM) Kota Surabaya, membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sesuai dengan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dibentuknya PTSP ini merupakan gambaran semangat Pemkot Surabaya dalam mewujudkan pelayanan perizinan yang cepat, efektif, dan transparan, mewujudkan kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan, dan terwujudnya hak-hak masyaraat dan investor untuk mendapatkan pelayanan prima di bidang perizinan.

Kepala BKPPM Kota Surabaya, Eko Agus Supiadi mengatakan, penyelenggaraan PTSP ini dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek. Yaitu, penyederhanaan persyaratan perizinan, percepatan waktu penyelesaian permohonan, penyediaan informasi kepastian biaya, kepastian prosedur, pemberian kemudahan, penyampaian pengaduan dan kejelasan penyelesaian pengaduan. "Semua itu kami lakukan demi memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat Kota Surabaya," ujarnya.

Menurut Eko Agus, percepatan proses perizinan PTSP ini dikarenakan didukung penuh teknologi informasi (IT) yang terintegrasi ke semua SKPD di Kota Surabaya melalui sistem perijinan sistem Surabaya Single Windows (SSW). Karena mekanisme pemprosesan perizinan PTSP telah terintegrasi dengan sistem SSW, masyarakat yang ingin melakukan proses perijinan bisa melakukannya di mana saja tanpa harus datang ke kantor pelayanan perizinan. "Proses perijinan semuanya dilakukan secara elektronik (online). Cukup di rumah saja, masyarakat sudah bisa memproses perizinan." sambungnya.

Terkait tata cara penyelesaian permohonan perizinan, Eko Agus menyebut pemohon bisa mengisi formulir permohonan perizinan secara elektronik melalui portal http://ssw.surabaya.go.id serta mengunggah persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undang. Petugas loket unit pelayanan meneliti dokumen elektronik yang telah diunggah oleh pemohon, selanjutnya memberikan konfirmasi mengenai kelengkapan persyaratan yang telah diunggah. Bila persyaratan telah lengkap, pemohon dapat mencetak tanda bukti berkas secara elektronik. Namun, bila persyaratan belum lengkap, maka petugas akan menyampaikan informasi pengembalian berkas kepada pemohon dan diminta melengkapi kekurangan melalui SSW.

Selanjutnya, data pemohon akan diproses dengan melakukan verifikasi data melalui SSW. Pemohon lalu menyerahkan berkas surat pernyataan kebenaran dokumen yang telah diunggah ke pihak kecamatan, tempat domisili usaha. "Petugas kecamatan lalu mencetak keputusan dan menyerahkannya kepada pemohon," lanjut Eko Agus.

Melalui PTSP, beberapa izin yang diajukan pemohon dapat diproses secara simultan, tidak saling tunggu antara izin satu dengan izin lainnya. Keunggulan lain dari PTSP ini, waktu penyelesaiannya lebih cepat. Ini karena semua berkas pengajuan permohonan perizinan hari itu juga langsung dilakukan pemeriksaan berkas kelengkapan yang dikirim secara online ke SKPD terkait. Tentu saja, layanan ini akan memudahkan masyarakat karena proses pengurusan izin dapat diselesiakan secara cepat. "Untuk SIUP dan TDP, paling lama tiga hari," tambahnya.

PTSP juga merupakan bagian dari upaya terobosan untuk membangkitkan dunia usaha masyarakat Surabaya. Beberapa jenis perizinan yang dilayani meliputi izin prinsip penanaman modal dalam negeri, izin usaha penanaman modal dalam negeri, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Dengana danya program ini, Eko Agus berharap warga Surabaya bisa memanfaatkan layanan ini dengan sebaik mungkin. "Masyarakat juga bisa leluasa mengembangkan usahanya karena telah memiliki legalitas usaha secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan," sambung mantan Plt Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya.

Dan memang, gairah masyarakat Surabaya untuk mengurus perizinan, terbilang tinggi. Itu terlihat dari kunjungan ke Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Surabaya Pusat yang berkantor di gedung eks pertokoan Siola. "Setiap harinya rata-rata ada 500 warga yang datang ke UPTSA untuk mengurus perizinan," tegas Kepala UPTSA Surabaya Pusat, Muhammad Rifai Zoel Chaidir.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni