Ads (728x90)


SURABAYA( Media Bidik ) - Proses Musyawarah Nasional (Munas) Partai yang berlambang pohon beringin, yang sekiranya akan di gelar pada bulan april mendatang perlunya melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi setiap tahap proses dalam pencalonan Ketua Umum Golkar .

Menurut Azis  Syamsudin Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI  menegaskan, bahwa hal ini perlu di lakukan agar proses pemilihan calon ketua umum Golkar biar fair dan supaya terhindar jauh dari politik transaksional."PPATK dan KPP silahkan awasi proses pemilihan calon ketua umum Golkar biar fair, dan DPP Golkar secara resmi minta pihak PPATK dan KPK untuk mengawasi proses jalannya Munas Golkar tersebut," terang Bang Aziz di selah silahturahminya bersama pengurus DPD Golkar sejatim di hotel Mercuri Surabaya,Selasa (23/2).

Adapun kehadiran PPATK dan KPK, terang Aziz Syamsudin,supaya diharapkan minimal bisa mengurangi potensi money politik saat Munas berlangsung, sehingga proses pemilhan bisa berjalan adil dan fair serta menghasilkan calon pemimpin yang benar-benar mampu mengembalikan kejayaan Partai.

Azis Syamsudin merupakan kader dan  juga mencalonkan sebagai kandidat calon ketua umum partai Golkar dalam kesempatannya bersilahturahmi dengan pengurus DPD Golkar sejatim menegaskan," Jika ia terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar, saya berjanji akan menanggalkan seluruh jabatannya di DPR RI," tegas calon termudah diantara kandidat Caketum Partai Golkar.


Azis juga menanmbahkan,"Jika dirinya dipercaya kader untuk memimpin partai Golkar sebagai Ketua Umum, saya berjanji akan fokus mendatangi seluruh DPD II diseluruh Indonesia, karena disana banyak pemilih pemula dan ini salah satu program utama bagi saya selain memprioritaskan kader Partai di daerah sebagai calon kepala daerah,"tegasnya.(rofik)

Post a Comment