Skip to main content

Azis Syamsuddin: Munas Partai Golkar perlu Pengawasan PPATK dan KPK

SURABAYA( Media Bidik ) - Proses Musyawarah Nasional (Munas) Partai yang berlambang pohon beringin, yang sekiranya akan di gelar pada bulan april mendatang perlunya melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi setiap tahap proses dalam pencalonan Ketua Umum Golkar .

Menurut Azis  Syamsudin Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI  menegaskan, bahwa hal ini perlu di lakukan agar proses pemilihan calon ketua umum Golkar biar fair dan supaya terhindar jauh dari politik transaksional."PPATK dan KPP silahkan awasi proses pemilihan calon ketua umum Golkar biar fair, dan DPP Golkar secara resmi minta pihak PPATK dan KPK untuk mengawasi proses jalannya Munas Golkar tersebut," terang Bang Aziz di selah silahturahminya bersama pengurus DPD Golkar sejatim di hotel Mercuri Surabaya,Selasa (23/2).

Adapun kehadiran PPATK dan KPK, terang Aziz Syamsudin,supaya diharapkan minimal bisa mengurangi potensi money politik saat Munas berlangsung, sehingga proses pemilhan bisa berjalan adil dan fair serta menghasilkan calon pemimpin yang benar-benar mampu mengembalikan kejayaan Partai.

Azis Syamsudin merupakan kader dan  juga mencalonkan sebagai kandidat calon ketua umum partai Golkar dalam kesempatannya bersilahturahmi dengan pengurus DPD Golkar sejatim menegaskan," Jika ia terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar, saya berjanji akan menanggalkan seluruh jabatannya di DPR RI," tegas calon termudah diantara kandidat Caketum Partai Golkar.


Azis juga menanmbahkan,"Jika dirinya dipercaya kader untuk memimpin partai Golkar sebagai Ketua Umum, saya berjanji akan fokus mendatangi seluruh DPD II diseluruh Indonesia, karena disana banyak pemilih pemula dan ini salah satu program utama bagi saya selain memprioritaskan kader Partai di daerah sebagai calon kepala daerah,"tegasnya.(rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni