BKPPM akan Permudah Pelayanan Perijinan Bagi Pengusaha Asing

Eko Agus Supiandi saat rapat bersama anggota komisi VI DPR RI

SURABAYA(Media Bidik) – Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) Badan Kordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal (BKPPM) pemkot Surabaya membuat empat kebijakan untuk menarik seluruh investor asing agar berani berinvestasi dikota Surabaya diantaranya mempermudah perijinan usaha, melakukan pemetaan usaha di setiap kecamatan, melakukan sertifikasi bagi tenaga kerja asing( TKA) serta melakukan pelatihan bahasa asing bagi seluruh warga Surabaya.

Seperti yang diungkapkan Kepala Badan Kordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal (BKPPM) Eko Agus Supiandi selesai memimpin rapat dengan anggota komisi VI DPR RI Bambang Harjo dikantornya, Senin (4/1)."Dalam menghadapi MEA, saat ini kita akan membuat empat kebijakan untuk menarik investor asing agar berani menanam modalnya disurabaya, diantaranya mempermudah perijinan usaha dan sertifikasi bagi pengusaha maupun tenaga kerja asing, melakukan pemetaan lokasi usaha disetiap kecamatan serta melakukan pelatihan bahasa asing bagi seluruh warga Surabaya baik bahasa Inggris, Korea dan Jepang karena bahasa sangatlah penting sebagai alat komunikasi,"jelasnya.

Sedangkan menurut anggota Komisi VI DPR RI Bambang Harjo,"Jadi BKPPM ini harus siap dalam mengkordinir semua aspek perijinan disetiap SKPD teruma berhubungan terhadap iklim usaha yang masuk disurabaya, disini tentu juga harus memperhatikansemua kepentingan yang berhubungan dengan usaha, karena sebagai manusia atau SDMnya harus mempunyai pendidikan yang cukup tinggi, juga harus mempunyai fasilitas yang memadai serta kawasan industrinya harus mempunyai infrastruktur yang memadai terutama Gas, Listrik, Air dan Telekomunikasi dan juga akses transportasinya yang mudah, tapi terutama adalah sumber daya manusia(SDM) karena yang saya lihat di Surabaya ini 60 persen pekerja industrinya berpendidikan SD kebawah, jadi apakah saat ini dinas terkait khususnya Dinas Tenaga Kerja(Disnaker) sudah melatih mereka menjadi tenaga handal dan terampil dan produktifitasnya jangan sampai kalah dengan tenaga kerja asean,"terangnya. (pan)

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog