Ads (728x90)

SURABAYA ( Media Bidik ) - Pasca pemulangan Eks Gafatar asal Jawa Timur oleh Pemerintah Pusat dirasa masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemprov Jatim maupun Pemkab/Pemkot setempat, pasalnya nasib eks Gafatar ketika sampai di Jatim nasib mereka belum jelas.

Menurut Drs.H.Agus Dono Wibawanto,M.Hum Anggota Komisi E DPRD Jatim yang menangani Kesejahteraan rakyat menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur harus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten ataupun pemerintah kota setempat yang kebetulan warganya  bergabung dengan Gerakan Fajar Nusantara ( Gafatar) ketika masih berada di Kalimantan barat.

Karena ketika mereka hijrah ke Kalimantan Barat bergabung dengan Gafatar, harta benda mereka yang ada di daerahnya sudah dijual untuk menyambung hidup dikalimantan barat, sehingga pasca pembakaran yang terjadi di perkampungan Gafatar di kalbar tersebut mereka sudah tak memiliki harta benda yang tersisa.

"Kita ini hidup di Negara yang saling menghormati kebebasan beragama maupun berpendapat, negara timur yang terkenal budaya tolong menolong dan gotong royongnya,  jadi tidak etis kalau kita mevonis Eks Gafatar tersebut seperti teroris ataupun aliran agama yang sesat," tegasnya,Senin( 25/1).

Pria yang akrab di panggil Gus Dono ini juga berpendapat bahwa pada dasarnya  mereka sendiri bergabung dengan Gafatar awalnya bukan menjadi aliran sesat, melainkan mengadu nasib sebagai petani ataupun pengusaha di luar pulau dengan tujuan mengubah nasib, yang mana kebetulan pada saat itu mereka menganggap Gerakan fajar Nusantara bisa mefasilitasi ketika mereka berada di luar pulau Kalimantan Barat," Artinya para Eks gafatar yang di pulangkan ke Jatim tersebut  adalah korban ,karena mereka hijrah keluar pulau tujuan utamanya mengubah nasib, sebab ketika mereka berada di Pulau Jawa belum ada jaminan pekerjaan yang bisa menjanjikan nasib mereka lebih baik  ," jelas nya.

Mantan Ketua komisi B DPRD Jarim ini juga menghimbau kepada masyarakat Jatim untuk menerima kembali Eks Gafatar ke kampung halamannya, sebab mereka juga punya hak untuk hidup, " Yang paling penting adalah Pemerintah tingkat 1 maupun Pemerintah tingkat 2 harus memberikan pendampingan sampai para eks Gafatar ini benar-benar mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya, terutama bagi para anak-anak yang trauma pasca pembakaran di penampungan Kalimantan Barat tersaebut,"papar politisi Demokrat yang selalu vocal diantara rekan sejawatnya. (rofik)











Post a Comment