Skip to main content

Komisi D Jatim Ragu Proyek JLS tuntas tahun 2019

Hamy Wahyunianto anggota komisi D Jatim
SURABAYA ( Media Bidik )  – Rencana Pemerintah Provinsi Jawa timur  yang akan merampungkan pembangunan Jalus Lintas Selatan ( JLS) pada tahun 2019 hanya pepesan belaka, pasalnya dari total anggaran sebersar 5,5 triliiun yang dibutuhkan untuk penyelesaian infrastruktur jalan di wilayah selatan ternyata masih mendapatkan bantuan dari dana pusat sebesar 190 milliar, artinya masih jauh dari harapan.

Drh.H.Hamy wahyunianto, MM Wakil Ketua Komisi D yang menangani dibidang Pembangunan merasa sanksi atas pernyataan Gubernur Jatim Soekarwo yang mengatakan di depan wakil rakyat Jatim ketika sidang Paripurna tanggal 10 nopember 2015 kemarin ,yang mana akan berjanji menyelesaikan pembangunan JLS pada akhir tahun 2019 mendatang.

" Kami dari Komisi D DPRD Jatim pesimis kalau pembangunan infrastruktur JLS akan selesai pada masa akhir jabatan Gubernur Soekarwo, karena anggaran yang ada masih jauh dari harapan, meskipun kami sudah mencoba menagih kepada pusat agar diberikan bantuaan anggaran untuk menyelesaikan JLS tersebut," terang Ustad Hamy di ruang Komisi D DPRD Jatim.

Seperti diketahui pembangunan JLS saat ini penyelesaiannya sekitar 60% dari proyek sepanjang 673 km, itu artinya masih kurang 40%  lagi sisa penggarapan jalan tersebut, belum lagi terkendala soal pembebasan lahan milik warga atau perhutani yang masih polemik." Sudah seharusnya terhadap masalah pembebasan lahan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/ kota setempat, karena sudah disediakan anggaran pada PAPBD kab/Kota meskipun tak banyak," ucap nya

Politisi dari Fraksi PKS ini juga menekankan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim  supaya terus ngebut melakukan pembangunan jalan di wilayah selatan Jawa Timur, karena JLS ini nantinya jika selesai akan membantu mendongkrak perekonomian masyarakat Jatim baik dari segi pariwisata maupun perekonomiannya.( rofik )

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni