Skip to main content

FKPM Wisma Kedung Asem Indah Jadi Wakil Jawa Timur Dalam Lomba Polisi Masyarakat

SURABAYA (Media Bidik) -Tiga orang dari kepolisian Jepang bersama lima orang dari tim Mabespolri, siang kemarin (6/1) melakukan verifikasi terhadap kinerja Polisi Masyarakat (Polmas) binaan Polrestabes Surabaya. Verifikasi tersebut dilakukan sebagai salah satu syarat keikutsertaan dalam lomba Polmas, hasil kerja sama Polisi Jepang dengan Polisi Republik Indonesia.

Kota Surabaya dipilih, serta mendapat rekomendasi dari Polda Jawa Timur untuk mewakili Provinsi Jawa Timur dalam keikutsertaan lomba. Hal tersebut diungkapkan Anzai Toshiya selaku tim verifikator dari Kepolisian Jepang saat bertandang ke Wisma Kedung Asem Indah, Kelurahan Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut untuk bertemu Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) Wisma Kedung Asem Indah."Kunjungan ini adalah untuk melihat kondisi FKPM (Polmas) saat berada lapangan, selain itu pengumpulan data juga diselesaikan hari ini. Untuk lomba ini, dari 12 Provinisi di Indonesia yang mengikuti lomba, baru terkumpul sembilan (9) data, dan tiga (3) sisanya yakni, Polda Banten, Polda Gorontalo dan Polda Jatim. Nantinya, hasil kunjungan tersebut akan kami rangkum dan akan kami laporkan kepada Kapolda Jatim, dan segera dilakukan penilaian" tegas Anzai.

Anzai menambahkan, bahwa selama melakukan peninjauan, ia cukup kagum dengan FKPM  yang ada di Kota Surabaya. Pihak dari kepolisian Jepang merasa, sinergi antara masyarakat dan FKPM berupa kepercayaan yang tinggi terhadap kinerja FKPM patut diacungi jempol. "Masyarakat sepenuhnya percaya dengan Polmas, jadi ada penanggulangan yang dilakukan sendiri oleh Polmas, sehingga tidak perlu kekepolisian," imbuh pria yang fasih berbahasa Indonesia ini.

Ketua RW V Wisma Kedung Asem Indah Didik Edy Susilo memberikan apresiasi tinggi terhadap adanya lomba ini. Ia merasa FKPM Wisma Kedung Asem Indah yang telah berdiri sejak tahun 2006 perlu mendapatkan hal baru seperti lomba yang diadak oleh Kepolisian Jepang. Berbagai inovasi telah diciptakan FKPM Wisma Kedung Asem untuk mencegah terjadinya tindak kriminal."One Way Gate dan indikator berupa stiker yang dibubuhkan di kendaraan warga menjadi cara termudah bagi para FKPM untuk membedakan kendaraan tamu dan warga. Ikhtiar ini dilakukan untuk mempersempit celah bagi pihak yang tidak bertanggung jawab masuk ke wilayah perumahan. Selain itu FKPM juga mengawasi terciptanya kampung yang Green and Clean," imbuh Didik.

Sementara itu, AKBP Dody Eko Wijayanto menjelaskan bahwa selama tiga minggu kemarin, pihaknya diminta Polda Jatim untuk mengirimkan paparan tentang Polmas, Dari paparan tersebut, dipilihlah 12 yang memenuhi kriteria, dan salah satunya adalah Jawa Timur."Sebenarnya Jawa Timur tidak masuk ke dalam pilot project mereka (Kepolisian Jepang). Kini pihak dari Kepolisian Jepang datang untuk verifikasi data dari paparan yang dikirim. Surabaya di setiap kelurahannya memimiliki FKPM dengan berbagai job desk, seperti di Wisma Kedung Asem Indah ada kearifan lokal yang ditanamkan di FKPM ini berupa campursari," imbuh pria yang memukai hadirin dengan bertindak sebagai dalang saat pagelaran wayang dalam acara tersebut.

Seno Supriyanto Ketua FKPM Wisma Kedung Asem Indah menjelaskan, yang membuat FKPM bisa bertahan hingga 10 tahun lamanya adalah dukungan dari warga. Setiap kegiatan, selalu diadakan evaluasi. Selain itu, para anggota FKPM juga secara rutin mengikuti tutorial dari kepolisian melalui Babinkantibnas."FKPM Wisma Kedung Asem memenangkan lomba cipta kampung aman dua kali berturut-turut. Kami mengatasi mulai dari konflik antar warga hingga masalah debt collector yang memaksa mengambil mobil milik warga. Penyeraham rekam jejak FKPM RW 05 sejak 2006 juga diserahkan sebagai penilaian," imbuh Seno

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni