Ads (728x90)


Ketua komisi Mazlan Mansyur
SURABAYA ( Media Bidik) - Di duga tidak tepat sasaran dalam pemberian kredit bagi UMKM di Surabaya kinerja  PT BPR Surya Artha Utama (SAU) di soroti Komisi B DPRD Kota Surabaya, berdasarkan hasil evaluasi tahunan bank milik pemkot, walaupun menunjukkan pertumbuhan dan laba, namun, bank tersebut dianggap tidak tepat sasaran. Karena bank tersebut didirikan untuk menyokong perkembangan usaha kecil menengah. Ironinya bank tersebut lebih banyak memberikan kredit pada PNS di kalangan pemkot. 

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi B DPRD Surabaya Mazlan Mansyur. Setidaknya ada 70 persen diantara total kredit yang diberikan adalah untuk PNS pemkot. Baru 30 persen sisanya adalah kredit untuk UKMK di Surabaya. "Kalau lebih banyak kredit PNS, maka jadinya kurang tepat sasaran, harus didorong untuk lebih banyak memberikan suntikan modal berupa kredit ke usaha kecil," ulas politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa ini. 

Dalam evaluasi tersebut, Mazlan juga mencaatat bahwa keberadaan bang ini harus mendaahulukan UMKM dan sinergi dengan koperasi. Dengan harapan, ekonomi di kalangan usaha kecil dan menangah pun bisa terus berjalan. Bukan hanya itu, Mazlan juga khawatir bahwa lebih tingginya penyaluran kredit ke kalangan PNS ini justru banyak berorientasi ke kegiatan konsumtif, bukan produktif sebagaimana jika disalurkan ke UMKM. "Harusnya imbanglah, sebab PT BPR SAU ini kan memang melayani tiga kredit, yaitu umum, produktif dan konsumtif. Paling tidak 50 persen untuk produktif dan konsumtif," imbuh Mazlan. 

Menurutnya seharusnya peran PT BPR SAU saat ini bisa lebih maksimal di kalangan UMKM. Sebab saat ini yang boleh memberikan penyaluran kredit sudah tidak bisa dalam bentuk koperasi, melainkan perbankan. Sehingga harusnya bisa memanfaatkan peluang tersebut. "Yang utama adalah sosialisasi, saya rasa masih minim UMKM Surabaya yang mau mengambil kredit di bank pemkot, harus ditingkatkan sosialisasinya," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut Kabag Perekonomian Pemkot Surabaya Khalid tidak membantah bahwa kebanyakan nasabah dan pengambil manfaatan PT BPR SAU adalah dari kalangan PNS. Total, nasabah bank tersebut adalah 1500 orang. Sampai triwulan ketiga tahun 2015 penyaluran kreditnya mencapai Rp 40 miliar. Menurut Khalid, ia mengakui bahwa memang banyak PNS yang mengambil kredit. Akan tetapi menurut Khalid kredit yang diambil pun prosesntasenya lebih banyak untuk kegiatan produktif. "Dari catatan kita 60 - 70 persen penyaluran bank SAU itu untuk kegiatan produktif yaitu untuk modal kerja, termasuk UKM dan PNS. Sebab PNS itu banyak mimpinya untuk usaha, dalam memberi kredit pun kita pakai evaluasi dengan sistem proposal," jawabnya. 
PT BPR SAU sendiri menurut Khalid sedag dalam kondisi yang sehat. Total aset bank itu adalah Rp 51 miliar. Besar non performinmg load atau kredit macetnya pun hanya 1 persen di tahun 2014. Namun karena di tahun 2015 terjadi perlambatan ekonomi, kredit macetnya bertambah menjadi 5 persen. 

Dari segi pemberian kredit, bank ini terbilang bunganya memang masih tinggi yaitu 12-13 persen. Dengan alokasi pinjaman mulai Rp 5 juta hingga Rp 1 miliar. "Kalau untuk banyak PNS, sebagai bank, kami juga butuh untuk mendapatka nasabah yang percaya, butuh kepercayaan, lagi pula bank ini terbilang baru karena baru didirikan 2004, harapannya ketika banyak PNS yang menjadi nasabah dan mengambil kredit, lalu berhasil dan dipercaya, maka juga turut mempromosikan bank PT BPR SAU," pungkas Khalid. (pan)

Post a Comment