Ads (728x90)


SURABAYA (Media Bidik) - Mendekati detik-detik pelaksanaan coblosan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Surabaya tinggal dua hari  lagi. Tepatnya, 9 Desember 2015 seluruh Warga Kota Surabaya sudah bisa menentukan pilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Dengan cara warga yang ber-KTP Kota Surabaya mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang sudah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Penyelenggara pemilu KPU Kota Surabaya yang menargetkan pemilih mencapai 70 persen lebih ini juga perlu diwaspadai Panwaslu. Pasalnya, semakin meningkatnya jumlah pemilih, semakin tinggi pula indikasi kecurangan di setiap TPS yang berjumlah 3.936 tersebar di seluruh Kota Surabaya. Serta, semakin tingginya partisipasi masyarakat juga semakin selektif pengawasannya.

Panwaslu Kota Surabaya juga berani menjamin proses coblosan di Kota Surabaya berlangsung aman, damai tanpa ada money politic. Panwaslu mewanti-wanti kepada masing-masing tim paslon untuk tidak berkampanye saat masa tenang.

"Kalau itu dilanggar akan saya jatuhi sanksi pasal 187 ayat 1 dengan kurungan tiga bulan dan denda satu juta bagi orang perorang, tim kampanye, maupun paslon yang bersangkutan," kata Ketua Panwaslu Kota Surabaya, Wahyu Hariyadi saat ditemui awak media sebelum hearing dengan Pelaksana Pemilu di Komisi A DPRD Kota Surabaya, Senin (7/12/2015).

Ia juga berani menggaransi Kota Surabaya bebas dari serangan fajar serta money politics menjelang proses coblosan berlangsung. Menurutnya, Panwaslu memiliki pasukan berjumlah 4.200 untuk mengcover seluruh TPS yang berjumlah 3.936, 154 Kelurahan, serta 31 Kecamatan. "Saja jaga Surabaya dari serangan fajar dan money politics. Tolong laporkan kalau ada kecurangan tersebut, dan akan kami tindak tegas," jelasnya.

Jumlah pasukan Panwaslu 4.200 yang tesebar dirasa kurang oleh Panwaslu. Pasalnya, jumlah tersebut tidak sebanding dengan jumlah TPS, Kelurahan, dan Kecamatan. "Tentunya masih kurang untuk mengcovernya," tambahnya.

Ia menjelaskan, bentuk pengawasan terkait adanya serangan fajar sudah berkoordinasi dengan masyarakat serta Karang Taruna yang ada di setiap kampung. 

"Detik-detik menjelang hari H coblosan memang rawan dan kami sudah melakukan strategi pengawasannya bagaimana agar itu tidak terjadi. Kami melakukan sosialisasi ke masyarakat dan karang taruna," bebernya.

Selama masa tenang yang berlangsung sejak 6-8 Desember, Panwaslu baru menemukan satu masalah terjadi kecurangan di daerah Surabaya barat. Sayangnya, Panwaslu belum bisa membeberkan bentuk kecurangannya seperti apa dan dilakukan oleh paslon nomor urut berapa.

"Minggu pagi ada indikasi kegiatan salah satu paslon yang belum bisa saya sebutkan namanya karena masih dalam proses verifikasi. Hari ini (kemarin, red) mulai dilakukan pendalaman dengan cara olah TKP (Tempat Kejadian Perkara, red) dan kami terus dalami," jelasnya.
Dirnya akan terus mengawasi segala bentuk kegiatan masing-masing paslon selama masa tenang hingga detik-detik coblosan. "Setiap ada bentuk kegiatan sekecil apapun saya terus pelototi. Agar tidak terjadi kegaduhan," terangnya.(pan)

Post a Comment