Skip to main content

Pemkot Surabaya Habiskan Rp 775,2 M untuk Proyek Akses Antar Kota

foto jalan forntage road surabaya
SURABAYA (Media Bidik) - Guna memperlancar akses lalu lintas jalan menuju Surabaya, Pemkot membangun sejumlah proyek krusial. Berdasarkan data Dinas PU Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) Surabaya, sedikitnya Rp 775,2 miliar sudah digelontorkan dari APBD Surabaya. Dana tersebut tersebar untuk proyek frontage road (FR) Jl Ahmad Yani, box culvert Banyuurip dan jalan kembar Wiyung. Kadis PUBMP Surabaya Erna Purnawati memerinci, hingga kini Pemkot sudah mengeluarkan Rp 190 miliar untuk proyek box culvert Banyuurip. Detailnya, Rp 62,3 miliar untuk pembebasan lahan serta Rp 128,2 miliar untuk pengerjaan fisik jalan.

Pengerjaan proyek box culvert Banyuurip dimulai sejak 2009. Pemkot sempat mengerjakan fisik jalan mulai 2009 hingga 2011, tepatnya mulai Girilaya hingga Simojawar. Namun, per 2012 pembangunan fisik dibiayai sepenuhnya oleh APBN Kementerian PU. Sedangkan Pemkot tetap bertanggung jawab terhadap pembebasan lahannya. Total, sebanyak 700-an persil telah dibebaskan Pemkot sehingga saat ini box culvertBanyuurip sudah bisa dilewati kendaraan. "Pemkot kembali akan mengerjakan fisik jalan box culvert Banyuurip bagian barat sepanjang satu kilometer di daerah Benowo. Selebihnya, fisik jalan ditanggung Kementerian PU," kata Erna saat dijumpai di kantornya, Rabu (2/12). Untuk proyek jalan Wiyung, Pemkot "berjuang" membebaskan lahan dan pembangunan fisik jalan. Proyek tersebut murni mengandalkan APBD Kota Surabaya. Mulai 2011 sampai 2015, total sudah Rp 99,8 miliar telah dikucurkan Pemkot untuk pembebasan lahan.

Sementara terkait proyek FR Jl Ahmad Yani, sejak 2009 hingga sekarang, Pemkot sudah menghabiskan dana sebesar Rp 484,8 miliar. Rinciannya, Rp 363,5 miliar digunakan untuk pembebasan lahan dan Rp 121 miliar untuk pengerjaan fisik meliputi pengaspalan jalan, pembuatan saluran dan pedestrian serta penerangan jalan umum (PJU). "Total sudah 293 persil dibebaskan Pemkot terkait proyek FR sisi barat dan timur," terang alumnus ITS ini.

Erna mengatakan, meski status jalan Ahmad Yani adalah jalan nasional, namun hal tersebut tidak menghalangi Pemkot untuk membangun FR. Sebab, menurut dia, jalan Ahmad Yani yang tergolong arteri primer wajib dilengkapi jalur lambat alias FR. Dengan pertimbangan tingkat kemacetan yang kian parah, maka Pemkot memutuskan membangun infrastruktur berupa FR. "Kalau kita bicara status jalan, itu (Jl Ahmad Yani) sebenarnya tanggung jawab pemerintah pusat. Tapi kita tidak mungkin saling tunggu, karena kondisi di lapangan sudah sangat macet. Intinya, ini semua demi kenyamanan warga Surabaya dan sekitarnya," ujarnya.
Erna juga menambahkan, Kementerian PU sejatinya sempat membantu sebesar Rp 16,6 miliar untuk pembangunan FR depan kantor Dishub Jatim. Namun selebihnya dikerjakan dengan dana APBD Surabaya. Dia mengungkapkan, tahun depan Pemkot menganggarkan Rp 70 miliar untuk kelanjutan pembebasan lahan FR sisi barat. Sedangkan untuk pengerjaan fisik disiapkan dana sebesar Rp 40 miliar. "Tapi kalau lahan Polda dan Lantamal V sudah dibebaskan, maka anggaran fisik ditambah menjadi Rp 70 miliar," ucap Erna.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni