Skip to main content

Dishub Surabaya Tindak Tegas 58 Mobil Parkir Sembarangan

petugas dishub saat menegembosi mobil yang parkir sembarangan
SURABAYA (Media Bidik) - Walaupun sudah ada rambu larangan parkir, namun sebagian pengguna jalan tampaknya masih nekad memarkir mobilnya di area tersebut. Alhasil, mobil-mobil yang melanggar langsung ditindak oleh petugas gabungan dalam operasi yang digelar Kamis (26/11). Suprayitno hanya bisa pasrah saat ditilang oleh Bripka Dwi Satrio dari Satlantas Polrestabes Surabaya. Pemilik Avanza warna silver ini menyadari kesalahannya memarkir mobil di tepi Jalan Jojoran. Padahal, didekatnya jelas-jelas ada rambu "P coret". "Bapak sudah menyadari kesalahannya ya. Ini saya beri surat tilang, silahkan ditindaklanjuti di kantor atau bisa di Kolombo," kata Bripka Dwi. Setelah menerima surat tilang, Suprayitno dipersilakan memindahkan mobilnya.

Nasib serupa juga dialami Busiri. Pria asal Bangkalan ini dinilai melanggar karena mobilnya berada di area non-parkir depan lapangan Hoki Jalan Dharmawangsa, seberang IGD RSUD Dr. Soetomo. Kendati Busiri sempat memprotes namun petugas tetap bergeming."Saya sudah menerapkan senyum, salam dan sapa. Anda jelas melanggar tapi tetap ngeyel. Jadi, saya juga bisa tegas dalam hal ini," kata Bripka Dwi dengan nada lugas.

Plt. Kadishub Surabaya Irvan Wahyu Drajad yang memimpin langsung operasi di lapangan menuturkan, razia kendaraan yang parkir sembarangan sudah menjadi kegiatan rutin. Untuk operasi kali ini, sambung dia, Dishub bekerja sama dengan Satpol PP dan Linmas. Juga Garnisun Tetap (Gartap) III, Satlantas Polrestabes Surabaya dan Polsek Gubeng. Adapun dasar hukum yang dijadikan acuan yakni UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Perda Kota Surabaya No. 10 Tahun 2000 tentang Ketentuan Penggunaan Jalan.

Dijelaskan Irvan, operasi kali ini menyasar kawasan Karangmenjangan. Lokasi tersebut dipilih karena selama ini ditengarai banyak terjadi pelanggaran. Sedangkan target utama adalah kendaraan roda empat, baik yang parkir di tepi jalan maupun di atas pedestrian. Bagi mobil yang ada pemiliknya langsung ditindak dengan tilang dari aparat kepolisian. Sementara mobil yang tak kunjung dipindah oleh pemiliknya langsung digembosi. Hal ini bertujuan memberikan efek jera. Harapannya, ke depan perbuatan tersebut tidak diulangi.

Berdasar data Dishub Surabaya, sebanyak 58 mobil ditindak karena parkir sembarangan. Rinciannya, 18 mobil ditilang dan 40 mobil digembosi. Operasi tersebut juga tidak pandang bulu. Kendaraan yang ditindak meliputi kendaraan pribadi, kendaraan umum hingga truk angkutan pasir. Kendaraan umum yang ditindak mayoritas adalah angkot dan taksi yang sering berhenti di tepi jalan untuk menunggu penumpang. "Itu tidak boleh karena pasti ada yang dirugikan. Arus lalu lintas menjadi tidak lancar," ujar Irvan.

Pejabat kelahiran Tuban ini berharap, pemilik persil memperhatikan ketersediaan lahan parkir saat membangun suatu bangunan. Sedangkan bagi pemilik kendaraan dihimbau mencari lahan parkir resmi yang terdekat. "Kalau sudah ada rambu larangan parkir ya jangan parkir di sana. Carilah lahan parkir terdekat. Memang jalan kakinya agak jauh sedikit, tapi itulah gunanya pedestrian dibuat nyaman. Jadi pemilik mobil jangan malas berjalan kaki sedikit," tuturnya. 
Selain menyasar kendaraan yang parkir sembarangan, razia tersebut juga menarget keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di pedestrian. Petugas Satpol PP langsung mengangkut lapak PKL ke atas truk.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni