Skip to main content

Asisten IV Pemprov Jatim Apresiasi Program KPK

Asisten IV Pemprov Jatim
SURABAYA (Media Bidik) – Kedatangan team anti rasuah ( KPK) di wilayah jawa timur dalam rangkah mensosialisasikan program wilayah bersih korupsi (WBK) dan program wilayah birokrasi bersih korupsi (WBBK) baik di Pemerintah kota Surabaya dan Pemerintah Provinsi Jatim mendapat apresiasi positif asisten IV yang membidangi adminitrasi dan umum provinsi jatim. 

Seperti yang dijelaskan Asisten IV Pemprov Jatim Mujib Afan disela-sela jeda acara Gempita Hari Kunjung Perpustakaan Tahun 2015 yang bertempat di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jatim, Rabu (16/9) ," Saya sebenarnya dengan program KPK sekarang ini mengapresiasi, jadi secara umum melakukakan tindakan pembinaan, satu tindakan dengan cara pencegahanan, jadi dengan adanya Mou antara Kabupaten, Provinsi dengan KPK dalam rangkah pelaksanaan program WBK dan WBBK, Hanya saja kita berharap pembinaan ini dilakukan dengan cara-cara santun dan sopan, sehingga ada kesan humanis antara KPK dengan birokrasi, jadi tidak lagi menimbulkan keresahan, apalagi membuat statmen-statmen yang kadang-kadang" mohon maaf" belum ada buktinya atau mungkin dalam dugaan, hanya saja cara-caranya harus lebih santun,"terangnya.

Masih menurut Afan," Karena masyarakat kita sudah dewasa, karena era sekarang sudah beda dengan era dulu, maka hal-hal yang terkait dengan birokrasi, penegak hukum dan KPK santun familiar dan diharapkan kinerja institusi birokrasi lebih semangat tidak takut dengan sesuatu yang dianggap salah tetapi belum tentu salah, karena expos terus menerus eshingga menjadi takut, hal – hal begini menjadi instropeksi bersama sehingga kami selaku birokrasi bisa melayani masyarakat lebih baik, karena kami sudah punya SOP, Protap dan standard- standard peklayanan maksimal, sehingga diharapkan apa yang kami lakukan bisa memuaskan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan apa yang kami cita-citakan dengan melayani lebih baik."lanjutnya. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni