Tukar Guling Aset Pembangunan Tol Sumo Klir

walikota surabaya menyerahkan berkas secara simbolis

SURABAYA (Media Bidik) - Proses tukar guling aset tanah antara Pemkot Surabaya dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait pembangunan tol Surabaya-Mojokerto (Sumo) sudah klir. Naskah perjanjian ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Hendro Gunawan dan Akhmad Purwanto selaku pejabat pembuat komitmen pengadaan tanah jalan tol Sumo di balai kota, Rabu (5/8). Acara tersebut disaksikan langsung oleh Walikota Tri Rismaharini dan Dirjen Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitasi Jalan Daerah Subagyo.

Adapun aset pemkot yang terkena pembangunan Tol Sumo seluas 163.179 meter persegi, dengan rincian tanah di Kel. Karangpilang seluas 16.406 meter persegi dan di Kel. Warugunung seluas 146.773 meter persegi.

Sebagai gantinya, pihak Kemen PU dan Perumahan Rakyat melalui tim pembebasan tanah (TPT) Tol Sumo menghibahkan lahan seluas 494.760 meter persegi yang tersebar di Kel. Medokan Ayu (367.202 m²), Kel. Sumberrejo (92.272 m²) dan Kel. Warugunung (35.286 m²).

Berdasar data tersebut, bangunan SMPN 24 termasuk obyek yang ikut diperhitungkan dalam rencana ruilslag. Bangunan baru SMPN 24 terletak di Jl. Kebraon Indah Permai kini sudah beroperasi. Walikota Tri Rismaharini menyatakan, sejak awal pemkot menghendaki agar tukar-menukar aset tidak dalam bentuk uang, melainkan berupa lahan. Mantan Kepala Bappeko Surabaya ini menambahkan, perhitungan aset berdasar komparasi nilai lahan.

"Jadi meskipun pemkot menerima lahan yang lebih luas, tapi nilai aset jika dirupiahkan relatif sama. Sebab, dalam aset kami ada pula yang berupa bangunan," terangnya.

Berdasar informasi yang dihimpun dari Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) Surabaya, total nilai ruilslag dua pihak mencapai masing-masing Rp 112 miliar. Sementara, Kepala DPBT Maria Ekawati Rahayu menyatakan, sesuai instruksi walikota bahwa aset pengganti berupa lahan dipandang lebih fleksibel. Artinya, pemkot dapat memanfaatkan lahan pengganti yang di atasnya belum berdiri bangunan apa pun sesuai kebutuhan masyarakat.

Dikatakan Dirjen Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitasi Jalan Daerah Subagyo, setelah tukar guling dengan pemkot ini beres, pihaknya kini fokus pada pembebasan 8 persil lahan. Menurut dia, pembebasan tersebut murni antara kementerian dan warga pemilik tanah.(pan)

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog