SURABAYA (Media Bidik) - Kota Surabaya kembali medapat penghargaan Kota Layak Anak (KLA) kategori Nindya. Penghargaan yang diserahkan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo kepada Walikota Surabaya Tri Rismaharini di istana kepresidenan Bogor, Selasa (11/8).
KLA kali ini merupakan yang keempat yang diterima oleh Kota Pahlawan. Pada 2011, Surabaya meraih KLA kategori madya. Pada 2012 dan 2013 naik ke tingkat Nindya. Sedangkan 2014 tidak ada penyerahan penghargaan KLA karena penyelenggaraannya dibuat bergantian dengan Anugerah Parahita Ekapraya (APE).
Walikota Tri Rismaharini mengatakan, kegiatan-kegiatan yang berbasis anak sangat diperlukan sebagai wadah menyalurkan ekspresi dan kreativitas. Pada kesempatan tersebut, Tri Rismaharini menggarisbawahi efek gadget terhadap anak. Menurut dia, jika digunakan dengan baik, gadget dapat mendukung prestasi. Sebaliknya, kalau digunakan untuk hal-hal yang kurang produktif, piranti teknologi informasi itu bisa merugikan bagi anak.
Bertepatan dengan momen penganugerahan KLA, Risma berharap suatu saat anak-anak Indonesia tidak hanya jago di negeri sendiri, tetapi juga bisa bersaing dengan anak-anak dari negara lain. "Untuk itu, pesan saya untuk anak-anak, mereka tidak boleh gampang putus asa. Tidak boleh mudah menyerah, karena semua anak berhak untuk berhasil," kata walikota terbaik ketiga versi World Mayor Project ini.
Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (Bapemas KB) Nanis Chairani yang turut mendampingi walikota mengatakan, sebelum dinyatakan layak menyandang predikat KLA, Surabaya wajib memenuhi 31 indikator yang terbagi dalam lima klaster. Adapun kelima klaster dimaksud antara lain, hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; serta perlindungan khusus.
Menurut Nanis, terlepas dari penghargaan yang diterima, komitmen pemkot adalah menjadikan Surabaya sebagai kota yang aman dan nyaman bagi anak-anak sehingga mereka bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. "Dengan terpenuhinya semua kebutuhan dasar, anak-anak akan tumbuh menjadi manusia berkualitas," terang mantan Kabag Humas Pemkot Surabaya ini.
Besarnya perhatian pemkot dapat dilihat dari dukungan anggaran untuk pemenuhan hak anak. Pada 2014, pemkot menganggarkan Rp 2,7 triliun untuk program berbasis anak. Program dan kegiatan yang terkait dengan anak tersebar di beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Ada yang berupa penyediaan taman baca/perpustakaan, pembinaan keluarga balita, pemenuhan akta kelahiran, penyediaan alat peraga edukatif, pelatihan tenaga pendidik PAUD, dan lain sebagainya.
Dalam rangka menjamin perlindungan anak, pemkot mengoptimalkan lembaga perlindungan secara berlapis. Pada level kelurahan ada satuan tugas perlindungan perempuan dan anak. Pada tingkat kecamatan pusat krisis berbasis masyarakat (PKBM) siap memfasilitasi penyelesaian masalah anak. Sedangkan, pada skala kota, Surabaya punya Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPT-P2A).
"Dengan demikian, skema penanganan bisa dilaksanakan secara berjenjang. Harapannya, yang di bawah mampu mengidentifikasi potensi masalah. Jika tidak mampu diselesaiakn dalam level kelurahan, bisa dirujuk ke tingkatan di atasnya," ujar Nanis.
Di samping itu, pemkot juga menyediakan hotline yang bisa dihubungi 24 jam. Tak ketinggalan, rumah sahabat anak sebagai tempat berkonsultasi. Nanis menyadari permasalahan anak menjadi bagian dari dinamika masyarakat, entah itu terekspos atau tidak. Namun yang terpenting adalah penanganan problem tersebut secepat mungkin. Dia menambahkan, pemkot sudah mempunyai standar operasi untuk mencegah atau mengantisipasi permasalahan yang melibatkan anak. "Kalau pun muncul masalah, kami semua sudah tahu harus melakukan apa. Intinya, Surabaya sudah punya SOP jika sewaktu-waktu timbul masalah anak," ucapnya.
Di sisi lain, program terbaru bapemas KB yang kini sudah mulai berjalan adalah Inisiasi Kampunge Arek Suroboyo. Program tersebut terbagi dalam lima golongan fokus, yaitu kampung belajar, kampung sehat, kampung asuh, kampung kreatif dan inovatif, serta kampung aman. Menurut Nanis, program tersebut bertujuan untuk mengajak masyarakat berperan aktif dalam membentuk suatu sistem yang berbasis pada pola tumbuh-kembang anak. "Dalam program kampung ini, masyarakat akan berlomba-lomba menciptakan sistem sendiri. Itu tentu sangat bagus dan tentunya lebih solid dari sekadar pengarahan karena semua berangkat dari niatan masyarakat sendiri," katanya.(pan)