Skip to main content

Pemkot Surabaya Gelar Nikah Massal

Walikota Surabaya bersama peserta nikah massal
SURABAYA (Media Bidik) - Setelah menunggu puluhan tahun, di usianya yang sudah menginjak kepala tujuh, Bungkil (73 tahun) akhirnya bisa mewujudkan mimpinya: memiliki buku nikah. Dia menjadi pengantin bersama istrinya, Misuna (61 tahun) dalam sebuah resepsi pernikahan.

"Dulu saya nikah siri. Kami sudah menunggu lama untuk bisa menikah resmi dan memiliki buku nikah Makanya ini rasanya luar biasa. Apalagi disaksikan banyak orang, termasuk ibu wali," ujar Bungkil, warga Bubutan yang telah memiliki empat anak dan empat cucu.

Hal serupa juga dirasakan Arga Teguh Sulaiman dan Pipit Andriyani. Pasangan pengantin berusia 20 tahun yang sebelumnya menikah siri ini kini tidak lagi khawatir untuk mengurus akta kelahiran putra mereka yang berusia delapan bulan.

"Alhamdulillah mas. Lega rasanya. Kini anak saya bisa punya akta (kelahiran) dan nanti bisa untuk mendaftar sekolahnya," ujar Arga.

Pasangan Bungkil-Misuna dan Arga Teguh-Pipit Andriyani merupakan pasangan pengantin tertua dan termuda dalam acara nikah massal yang digelar Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya di Balai Pemuda Surabaya, Senin (3/8/2015). Untuk kesekian kalinya, Pemkot Surabaya menggelar nikah massal. Untuk tahun ini, nikah massal diikuti oleh 94 pasangan . Mereka berasal dari berbagai kecamatan di Kota Pahlawan. Diantaranya dari Kecamatan Semampir, Bubutan, Krembangan juga Kenjeran. Mayoritas telah memiliki beberapa orang anak. Bahkan ada yang telah memiliki cucu. Sebelumnya, beberapa dari mereka merupakan pasangan isbat nikah (dinikahkan kembali setelah dulunya menikah siri) dan beberapa pasangan merupakan pasangan nikah massal.

Walikota Surabaya, Tri Rismaharini ketika memberikan sambutan mengatakan, acara nikah massal ini digelar untuk menindaklanjuti permintaan dari warga Surabaya yang telah mengajukan permohonan ke Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya. Selain permohonan dari warga melalui Dinsos, agenda nikah massal ini merupakan respon Pemkot Surabaya terkait adanya temuan anak-anak Surabaya yang tidak bisa mengurus akta dan juga ibu yang ditinggalkan suaminya karena tidak memiliki surat nikah resmi.
  
 "Kami berterima kasih kepada Kementrian Agama dan juga Pengadilan Agama yang telah mendukung program ini. Pasangan ini telah resmi secara administrasi kenegaraan. Anak-anaknya bisa diurus akta nikahnya dan juga akan mempermudah dalam pengurusan ahli waris. Karena semua warga negara punya hak yang sama," tegas wali kota.

Dijelaskan walikota, seorang anak memiliki hak asasi untuk mempunyai akta lahir. Namun, hak dasar anak ini tidak akan bisa terpenuhi bila orang tua dari anak tersebut tidak memiliki surat nikah. Ini karena kebanyakan dari orang tua tersebut dulunya menikah secara siri sehingga anak dari hasil pernikahan siri tersebut belum mendapatkan pengakuan secara hukum.

Pemkot Surabaya telah bersinergi dengan pengadilan agama untuk menfasilitasi warga yang menikah siri tersebut agar bisa mengikuti isbat nikah. Dan setelah disahkan oleh pengadilan agama, pasangan nikah siri yang diajukan isbat nikah itu berhak mendapatkan buku nikah dari KUA setempat. Berbekal buku nikah resmi yang dikeluarkan KUA itu, anak-anak pasangan nikah siri bisa mengurus akte lahir. "Setelah ini, tolong putra-putri nya yang belum memiliki akta lahir segera diurus," sambung Risma.

Wali kota perempuan pertama dalam sejarah pemerintahan Kota Surabaya ini juga berpesan agar pasangan yang dinikahkan pada nikah massal tersebut, untuk bisa menjaga keutuhan keluarga, utamanya yang masih berusia muda. Sebab, pasangan usia muda terkadang sulit untuk menahan emosi ketika berbeda pendapat.

"Mohon dijaga agar keluarganya tetap utuh. Utamanya yang masih muda karena biasanya gampang berantem hanya karena beda pendapat. Kalau sudah begitu, yang terkena dampaknya kan anak-anak. Mudah-mudahan terus dijaga sampai maut memisahkan, demi masa depan anak-anak. Kalau anak-anak berhasil, negara ini akan kuat," sambung wali kota yang akrab disapa Bu Risma ini. (pan)

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni