Skip to main content

UPTD Uji Kir Tandes Prioritaskan Kualitas Pengujian

SURABAYA (Media Bidik) - Target restribusi pengujian kendaraan bermotor (uji kir) dari tahun ke tahun terus meningkat yang membebani Dishub kota Surabaya membuat dilema Kepala UPTD Uji Kir Subaya. Padahal, sebagai tolak ukur sukses tidaknya suatu pengujian tidak semata dihitung dari besarnya pendapatan dari sektor tersebut.

Hal tersebut diungkapkan Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Tandes Budi Basuki Senin(6/7), peningkatan target pendapatan/retribusi memang membuat pihaknya dilema."Jika hanya beracuan pada target pendapatan, penguji bisa saja menurunkan standar pengujian agar semakin banyak kendaraan yang lolos uji. Namun, di sisi lain pemkot punya tanggung jawab moral guna memastikan kendaraan yang diuji benar-benar aman dan layak jalan. Oleh karenanya, dishub berkomitmen tidak semata mengejar target pendapatan, melainkan tetap berpedoman pada kualitas pengujian."paparnya

Budi menambahkan," Publik tidak bisa serta-merta menghakimi bilamana nantinya target uji kir tidak terpenuhi. Pasalnya, banyak kendaraan berat yang berplat L justru beroperasi di luar Surabaya. Biasanya, kendaraan tersebut dibeli dari dealer di Surabaya. Kemudian digunakan untuk proyek-proyek di luar kota maupun luar pulau, seperti Kalimantan dan Sulawesi. Dengan demikian, kendaraan tersebut tidak melakukan pengujian kir di Surabaya. Hal itu tidak bisa disalahkan karena aturan memang memperbolehkannya, sebab pengujian kir berlaku secara nasional."terangnya

Meski ada ketentuan pengujian bisa disela di daerah lain sebanyak satu kali, namun tidak sedikit pula yang akhirnya berujung pada mutasi uji. Jika sudah mutasi uji, kendaraan berganti plat nopol sesuai daerah operasional. Kondisi tersebut tidak membuat dishub patah arang. Dishub tetap membidik kendaraan wajib uji dalam kota khususnya mobil penumpang umum (MPU) atau angkot. Sebab, berdasar data Dishub Surabaya tahun 2014, MPU sebanyak 4.563 unit hampir separuhnya tidak/belum melakukan uji kir. Oleh karenanya, dishub akan memberi perhatian lebih terhadap sektor ini.

Berdasarkan data dishub kota Surabaya, diketahui bahwa kendaraan wajib uji di Surabaya didominasi oleh angkutan barang non-umum sebanyak 66.576 unit, disusul oleh angkutan barang umum sebanyak 17.230 unit, MPU 4.563 unit, bus umum 3.302 unit dan bus non-umum (plat hitam) 1.205 unit. "Jadi total kendaraan wajib uji di Surabaya sekitar 99.426 unit. Itu semua potensi uji kir yang akan kami maksimalkan," terang Budi.(pan)

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni