Ads (728x90)



SURABAYA(Media Bidik) - Gubernur Jatim Dr. H.Soekarwo minta persoalan PT Angkasa Pura dengan TNI AL yang berimbas pada penutupan jalur cargo bandara Juanda agar tidak mengganggu pelayanan publik. Penutupan tersebut sangat mengganggu pelayanan publik terhadap barang masuk dan keluar di bandara.

Pernyataan tersebut disampaikan Soekarwo dalam rapat mediasi Jalur Cargo Bandara Juanda yang dipimpin Menpan RB Yuddy Chrisnandi di Gedung VIP Bandara Juanda Kamis (9/4). Menurut Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim ini mengatakan, nilai perdagangan di Jatim senilai 1200 Triliun terbagi dalam barang masuk impor dan ekspor ke luar negeri senilai Rp. 517 Triliun dan  perdagangan dalam negeri senilai Rp. 740 Triliun."Kredibiltas negara dalam memberikan fasilitas pelayanan pada masyarakat menjadi image pemerintah. Dimana dalam pelayanan tersebut masyarakat bernegara dimana terdapat permasalahan sosial ekonomi," paparnya.

Lanjutnya,pelayanan publik terhadap kebutuhan transportasi ini sangat penting dalam memutar roda perekonomian.  Masyarakat tidak mempersoalakan apakah ada persoalan antar instansi atau jalan ini milik kabupaten atau kewenangan siapa."Untuk menyelesaikan persoalan tersebut saya telah menulis dan berkirim surat kepada presiden pada tanggal 6 April untuk ikut membantu mediasi menyelesaikan persoalan dan langsung ditindak lanjuti," katanya.

Menurut Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim ini mengatakan, nilai perdagangan di Jatim senilai 1200 Triliun terbagi dalam barang masuk impor dan ekspor ke luar negeri senilai Rp. 517 Triliun dan  perdagangan dalam negeri senilai Rp. 740 Triliun. Di kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi meminta TNI AL membuka akses terminal cargo bandara Juanda hari ini (kamis 9/4) demi kepentingan umum dan bisnis. Permintaan tersebut sesuai dengan hasil rapat koordinasi pihaknya bersama Wakil Presiden.

Menurut Yuddy, penutupan jalur kargo ini menyebabkan kerugian besar, khususnya untuk kegiatan ekspor impor barang tertentu. Apalagi pengirimannya yang tertunda berakibat pada kualitas barangnya. "Persoalan ini harus diselesaikan melalui lintas sektoral. Persoalan yang dimulai pada tanggal 12 Maret lalu namun hingga saat ini belum terselesaikan hingga menimbulkan kerugian mencapai ratusan miliar rupiah karena banyak cargo yang tidak terangkut. Oleh karenanya surat dari bapak gubernur kepada presiden dua hari lalu langsung direspon dengan memerintahkan pembukaan akses jalan tersebut," jelasnya.

Penutupan akses Terminal 2 yang juga dipakai sebagai akses terminal kargo, berawal dari pembukaan jalan yang menghubungkan 2 terminal di Bandara Juanda. Pembukaan jalur itu untuk memudahkan akses dari T1 ke T2 dan sebaliknya.(Pan)