Skip to main content

Pemprov Jatim Bebaskan Denda Pajak 37 Miliar Rupiah

SURABAYA(Media Bidik)Insentif atau pembebasan pajak itu diberikan atas dasar kebijakan Gubernur Jawa Timur yang dimulai 1 Desember 2014 - 28 Februari 2015 lalu. Pemprov Jawa Timur memberikan pembebasan denda pajak Rp 37 miliar lebih kepada pemilik kendaraan bermotor di Jawa Timur.

Hal tersebut diungkapkan Aris Sunarya Kabid Pajak Dinas Pendapatan (Dipenda) Jatim mengatakan, pembebasan pajak yang diberikan Pemprov Jawa Timur itu diantaranya pembebasan pokok Biaya Balik Nama (BBN) 2 serta pembebasan denda dan pembebasan bunga.

"Keseluruhan pembebasan denda pajak yang diberikan Pemprov Jawa Timur mencapai 37 miliar 439 juta 420 ribu 663 rupiah," jelas Aris.

Ditambahkan Aris, Dengan adanya program insentif pajak itu, penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari BBN 2 mencapai Rp 32 miliar 519 juta rupiah lebih.

Sementara untuk penerimaan PKB dari Pembebasan Denda Pajak mencapai Rp 90 miliar 685 juta lebih.

"Dari program keringanan denda pajak yang diberlakukan Pemprov Jawa Timur itu, total penerimaan pajak yang didapat Pemprov Jawa Timur mencapai 123 miliar 205 juta 580 ribu 350 rupiah," papar Aris.

Aris juga menjelaskan, untuk wilayah paling tinggi penerimaan pajak kendaraan bermotornya khusus dari pembebasan Bea Balik Nama atau BBN 2 diduduki Malang Selatan di susul wilayah Surabaya, Tulungagung dan Nganjuk.

"Tingginya angka penerimaan pajak di wilayah-wilayah itu membuktikan kalau kesadaran warganya dalam membayar pajak sudah sangat bagus dan terus meningkat," pungkas Aris Sunarya Kabid Pajak Dipenda Jatim.(pan)





Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni